2020, Armada Laut dan Kereta Bersubsidi Mulai Mengaspal

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani kontrak public service obligation (PSO) angkutan laut dan perkeretaapian lebih awal. Hal ini untuk memastikan pelayanannya berjalan lancar mulai awal 2020. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan terhadap angkutan bersubsidi harus dilaksanakan sejak awal 2020. 

“Tahun ini, tidak ada alasan semua operator untuk tidak memberikan pelayanan. Kalau ada saudara-saudara kita di Indonesia timur tidak terlayani, berarti salah operator,” ujarnya. 

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro mengatakan, dana subsidi ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai pilihan moda transportasi utama. 

Baca juga : Hadapi Natal dan Tahun Baru, Menhub Petakan Titik Krusial

“Dengan begitu, upaya ini bisa mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan di jalan raya,” ujarnya. 

Sementara untuk IMO, kata Edi, digunakan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana seperti rel, jembatan, sinyal, listrik aliran atas, dan lainnya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. 

“KAI akan memaksimalkan dana yang telah diberikan pemerintah untuk peningkatan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat,” jelasnya. 

Diketahui, penandatanganan kontrak PSO untuk angkutan laut tahun 2020 dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo dengan Direktur Utama PT Pelni (Persero) Insan Purwarisa dengan nilai Rp 3,65 triliun. 

Baca juga : Ini Tantangan dan Peluang Parekraf di Era Digital

PSO itu terdiri atas pengoperasian kapal tol laut logistik Rp 439,8 miliar, angkutan perintis Rp 1,1 triliun, penumpang kelas ekonomi Rp 2,04 triliun, angkutan khusus ternak Rp 46,5 miliar, dan angkutan kapal rede Rp 24 miliar. 

Sementara, penandatanganan kontrak PSO angkutan perkeretaapian pelayanan kelas ekonomi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro. 

Pada sektor perkeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 265 Tahun 2019 jumlah subsidi pada 2020 untuk angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah sebesar Rp 2,67 triliun. 

Jumlah ini meningkat sekitar 15 persen dibandingkan dengan 2019. Subsidi ini akan dialokasikan untuk kereta api antarkota yang terdiri dari KA jarak jauh dan sedang, serta KA Lebaran. Kemudian kereta api perkotaan yang terdiri atas KA jarak dekat/ lokal, kereta rel diesel (KRD), dan kereta rel listrik (KRL). 

Baca juga : 2036 Indonesia Keluar dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

Jangka waktu penyelenggaraan kontrak PSO tahun anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 1 Januari-31 Desember 2020. KAI berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik pada 2020 sesuai standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang Dengan KA. 

Selain penandatanganan PSO, kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau infrastructure maintenance and operation (IMO) juga diteken. Nilai kontrak IMO sebesar Rp 1,5 triliun termasuk PPN 10 persen dengan jangka waktu kontrak terhitung mulai 1 Januari-31 Desember 2020. 

Dana tersebut akan dialokasikan untuk biaya perawatan jalan rel Rp 112,3 miliar, biaya perawatan jembatan Rp 35,2 miliar, biaya perawatan sintelis Rp 24,2 miliar, biaya personel perawatan (IM+RENWAS) Rp 427,2 miliar, biaya personel pengoperasian Rp 469,4 miliar, dan biaya umum pendukung pengoperasian Rp 171 miliar. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.