Tiga Menteri Jokowi Sepakat Perpanjang Odol Hingga 2023

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan zero over dimension dan overloading (odol) di jalanan umum, termasuk tol kembali molor. 

Truk odol masih dibolehkan berjalan hingga 1 Januari 2023. Padahal, tadinya larangan odol akan diberlakukan mulai pada 2021. 

Keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, kemarin. 

Ada 3 menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Meteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Ketiganya sepakat untuk kembali memberikan kelonggaran bagi truk odol. Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, pelemahan ekonomi sebagai dampak virus corona menjadi salah satu alasan penundaan ini. “Kita mencari suatu solusi. Oleh karenanya, kita memberikan toleransi sampai 2023,” katanya. 

Baca juga : Jokowi Mengakui Pariwisata Kita Kalah Oleh Singapura Cs

Awalnya, BKS, sapaan akrab Budi Karya ingin melarang seluruh truk odol beroperasi mulai 2021. Karena, keberadaannya menyebabkan gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan. 

Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meminta larangan ini ditunda sampai 2024 untuk menunggu kesiapan industri. 

Apalagi, dampak virus corona ke industri dalam negeri cukup besar. Di sisi lain, pemerintah punya keinginan bahwa aturan penggunaan truk odol ini harus ditegakkan. 

Untuk itulah, dipilih jalan tengah yaitu pelarangan dimulai 1 Januari 2023.Ia berharap, keputusan tersebut menjadi jalan tengah dan tidak hanya memberikan kepastian bagi industri. Tapi juga memberikan kepastian bagi Organda, Gaikindo dan pelaku pelaku usaha transportasi. 

Upaya ini juga perlu dibarengi dengan pembuatan uji kir secara digital agar tidak mudah dipalsukan. Selain itu, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu juga meminta adanya optimalisasi penggunaan kapal roll on roll off (roro) dan kereta api sebagai moda alternatif untuk menghilangkan praktik odol. 

Baca juga : Peduli Santri, Tiga Menteri Jokowi Kompak Resmikan Rusun Di Kediri

“Untuk semua jenis truk tidak boleh melintas tol Priok hingga Bandung, karena kami ingin meningkatkan produktivitas daripada Priok. Priok itu 60 persen dari logistik Indonesia,” tuturnya. 

Dia meminta kepada operator angkutan barang mulai saat ini tidak lagi membeli kendaraan baru dengan kualifikasi obesitas. Dengan begitu, zero odol 2023 dapat terwujud. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menegaskan, pengunduran tersebut sebenarnya tetap sesuai jadwal, yakni odol masih boleh melintas kecuali di tol dari Tanjung Priok hingga Bandung hingga 31 Desember 2022. 

Dari sana, 1 Januari 2023 sudah tidak boleh ada lagi angkutan barang yang obesitas di jalan Indonesia baik tol maupun jalan nasional.“Jadi diundurnya itu, akhir 2022, 1 Januari 2023 sudah mulai,” ujarnya. 

Basuki menyampaikan, bahwa truk odoel masih boleh melintas di seluruh ruas tol kecuali di tol Tanjung Priok hingga Bandung.Namun, pada 1 Januari 2023 dipastikan seluruh ruas tol lainnya akan bebas dari kendaraan obesitas. 

Baca juga : Jika Terjadi Karhutla, Jokowi Bakal Copot Pejabat TNI/Polri Di Daerah

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sanny Iskandar menilai, pemerintah setengah-setengah dalam melaksanakan pemberantasan odol. 

“Kalau dari saya Kadin, apapun keputusan itu jangan kemudian separuh-separuh kayak ini baru ada yang dikecualikan. Ini termasuk juga kapan penegasan di lapangan juga,” katanya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.