Dark/Light Mode

Bukan Lagi Sekadar Tambang

MIND ID Ubah Mineral Papua Jadi Mesin Hilirisasi Dan Kedaulatan Indonesia

Selasa, 4 Agustus 2026 08:08 WIB
Direktur Utama PTFI Clayton Allen Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XII DPR RI, di Kompleks Senayan, Selasa (14/7/2026) lalu. Foto: TV Parlemem
Direktur Utama PTFI Clayton Allen Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XII DPR RI, di Kompleks Senayan, Selasa (14/7/2026) lalu. Foto: TV Parlemem

 Sebelumnya 
Komitmen Pada Keselamatan Pekerja dan Kesejahteraan Rakyat Papua

Menjawab sorotan itu, Toni menjelaskan Freeport langsung menghentikan seluruh kegiatan setelah longsor terjadi, termasuk di GBC, DMLZ dan Big Gossan. Sekitar 3.000 pekerja tambang bawah tanah berhasil dievakuasi.

Namun tujuh pekerja yang berada di lokasi yang tertutup material longsor akhirnya ditemukan setelah pencarian selama 27 hari dalam kondisi meninggal dunia.

Sebagai tindak lanjut, PTFI dan tentunya bersama MIND ID sebagai induk perusahaan, besamelakukan evaluasi. Evaluasi ini melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektur Tambang serta para ahli pertambangan dari dalam dan luar negeri.

Sebagai tindaklanjut evaluasi, perusahaan kini membangun sistem mitigasi tambahan. Dua terowongan berukuran sekitar 5 x 6 meter dengan panjang sekitar 1,5 kilometer dibangun untuk mengalirkan lumpur dan air melewati area bijih tambang bawah tanah.

Freeport juga membangun sistem sling dan pompa untuk mengeluarkan lumpur dari area tambang terbuka serta membangun 14 drift dari bawah ke atas untuk mengeluarkan air yang berada di bagian atas.

Toni menegaskan produksi tidak akan dipaksakan kembali sebelum faktor keselamatan dipastikan.

Baca juga : Danantara Dan IFG Gaspol Konsolidasi Asuransi BUMN

“Risiko masih ada tapi akan jauh lebih aman. Kami yakinkan bahwa kita tidak akan tergopoh-gopoh untuk memulai produksi tanpa memastikan keselamatan karyawan kita dan seluruh yang bekerja di situ,” tegas Toni.

Sementara terkait penanganan tailing, Toni menjelaskan bahwa tailing berasal dari batuan yang telah dihancurkan dan mineral berharganya dipisahkan.

Dia memastikan tidak ada penggunaan merkuri maupun sianida dalam proses tersebut. Sebab tailing terlebih dahulu dinetralkan menggunakan kapur sebelum dialirkan melalui sistem transportasi sungai dan ditempatkan di kawasan seluas sekitar 23 ribu hektare.

Freeport juga melakukan serangkaian pengujian, termasuk TCLP, LD50, LC50, subkarakteristik dan pengujian subkronik. Menurut Toni, hasil pengujian memenuhi ambang batas. Namun karena volumenya sangat besar, material tersebut tetap dikategorikan sebagai limbah B3.

Ubah Tailing Menjadi Sumber Daya Sekunder

Dalam kerangka green mining, Freeport memastikan tailing tidak semata-mata dipandang sebagai residu yang harus dibuang. Sebab sejatinya sejak 2008, perusahaan telah menggunakan tailing sebagai material konstruksi, termasuk pavement bandara, pembangunan jalan, jalan tambang dan sejumlah infrastruktur lainnya.

Tailing bahkan pernah dikirim untuk kebutuhan pembangunan di Merauke. Freeport kini merencanakan pembangunan dan pengembangan dermaga bersama unsur TNI Angkatan Laut agar transportasi tailing dapat dilakukan dengan jarak yang lebih dekat dan biaya lebih murah.

Baca juga : Aturan Direvisi Untuk Beri Kepastian Hukum

Langkah tersebut diharapkan membuka ruang pemanfaatan tailing sebagai alternatif material konstruksi, termasuk pengganti sirtu di daerah yang membutuhkan. Namun demikian, dia mengakui persoalan sosial di sekitar tailing tetap kompleks.

Toni mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 hinga 4.000 orang yang masih melakukan aktivitas pendulangan emas. Freeport menyatakan aktivitas pendulangan emas tersebut memiliki risiko keselamatan karena dilakukan di kawasan sungai yang curam dan dapat menghadapi ancaman banjir.

Di sisi lain, penghentian mendadak aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial karena ribuan orang akan kehilangan mata pencaharian.

Untuk atasi persoalan tersebut, Toni mengatakan Freeport pernah mendorong pembentukan koperasi yang melibatkan masyarakat Amungme, Kamoro dan kelompok masyarakat lainnya. Skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga dinilai dapat menjadi pilihan agar kegiatan berlangsung legal, aman dan memberikan royalti kepada negara.

“Kami sebenarnya sudah sejak lama mencoba mengusulkan hal ini. Misalnya dibentuk koperasi antara suku Amungme, suku Kamoro, dan juga yang lainnya,” ujar Toni.

Freeport, kata dia, terbuka jika terdapat skema resmi yang memungkinkan masyarakat mengelola mineral tersisa secara legal. Sementara terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, Toni memastikan perusahaan telah menjalankan sejumlah program yang diarahkan untuk pembangunan masyarakat jangka panjang.

Dalam program rekognisi masyarakat Kamoro yang berkaitan dengan kawasan tailing, Freeport membangun sekitar 3.000 rumah, jalan, jembatan dan fasilitas lainnya. Masyarakat juga diberikan kesempatan bekerja sebagai karyawan maupun kontraktor.

Baca juga : Menembus Pegunungan Papua, Kementerian PU Kebut Jalan Mamberamo–Elelim

Toni mencontohkan pengusaha lokal suku Kamoro, Gary Okuware melalui perusahaan Putra Otomona, yang menurutnya berkembang menjadi kontraktor lokal besar setelah mendapatkan pembinaan sejak awal dari Freeport.

Dalam pengelolaan kawasan tailing pesisir, Freeport juga banyak melibatkan kontraktor lokal, termasuk untuk pembangunan kanal dan penanaman mangrove. Hingga kini, penanaman mangrove telah mencapai lebih dari 1.200 hektare dan ditargetkan diperluas hingga 10.000 hektare.

Freeport juga membuka kemungkinan memperluas manfaat pembangunan ke Papua Pegunungan. Toni menyebut perusahaan tengah memikirkan pembangunan dua universitas dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah mengenai lokasi pembangunan.

”Kami akan berkonsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat juga untuk kalau apabila memungkinkan untuk satu (universitas) dibangun di Papua Pegunungan,” ungkapnya.

Toni memastikan program kesehatan juga telah menjangkau masyarakat di luar Timika. Toni menyebut sekitar 80 persen penerima pelayanan kesehatan gratis berasal dari masyarakat Amungme, Kamoro dan lima suku kerabat lainnya, sedangkan sekitar 20 persen berasal dari luar Timika, termasuk Papua Pegunungan. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.