KAI Yakin Bisa Lunasi Dana Talangan Di 2027

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bakal memanfaatkan secara maksimal dana talangan Rp 3,5 triliun yang dikucurkan pemerintah. Mereka yakin sanggup melunasi dana  talangan ini pada 2027 nanti. 
 
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, dana talangan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga arus kas perusahaan yang diperkirakan menanggung beban sebesar Rp 3,4 triliun hingga akhir tahun imbas pandemik Covid-19.

"Jadi (dana-red) talangan ini, untuk likuiditas. Pendapatan satu hari mendekati Lebaran itu biasanya kami dapat Rp 40 miliar dari angkutan penumpang. Sekarang (sejak Covid-19) hanya ratusan juta. Karenanya, perseroan membutuhkan dana talangan guna menjaga operasional tetap berjalan,” kata Didiek dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, kemarin.

Disebutkan, dana talangan itu akan dimanfaatkan untuk lima komponen kebutuhan. Yaitu perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp 680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp 740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp 1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp 550 miliar, dan pendukung operasional lainnya Rp 280 miliar.
Menurutnya, anggaran paling besar dibutuhkan untuk pembiayaan pegawai karena sampai saat ini, KAI tidak melakukan pemangkasan karyawan hingga tidak adanya pemangkasan pengeluaran.

Baca juga : Tito: Kalau Bisa, Partisipasi Pilkada 2020 Sama dengan Pilpres

Dijelaskan Didiek, grup KAI memiliki sebanyak 46.000 pegawai yang terdiri dari 30.000 pegawai induk usaha dan 16.000 pegawai anak usaha.
“Kami tidak mengambil kebijakan PHK dan tidak ada pemotongan gaji sehingga KAI memerlukan likuiditas Rp 1,25 triliun untuk membiayai ini,” jelasnya.
 
Untuk diketahui, dana talangan akan dikucurkan sebagai salah satu model Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain KAI, perusahaan pelat merah lainnya yang akan memperoleh suntikan serupa adalah Garuda Indonesia, Krakatau Steel, hingga Perum Perumnas.

Dana talangan ini merupakan pinjaman dari pemerintah kepada perseroan yang pada waktu tertentu harus dikembalikan dengan bunga yang telah ditentukan.

Didiek pun meminta setelah dana cair, Kementerian Keuangan bisa memberikan skema soft loan dengan jatuh tempo pembayaran sampai 7 tahun dan bunga rendah sekitar 2-3 persen.  

Baca juga : Pemerintah Siapkan 4 Ribu Hektare Lahan Di Batang

“Mengapa kami minta jangka waktu 7 tahun karena kami telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun sebelumnya dan akan jatuh tempo pada 2022,” jelasnya.

Adapun secara teknis, kata Didiek, KAI telah merancang rencana pelunasan dana talangan yang akan dibayar secara mencicil mulai 2022 hingga 2027. Pada 2022, KAI akan membayar cicilan pinjaman pokok Rp 200 miliar.

Kemudian, 2023 (Rp 300 miliar), 2024 (Rp 500 miliar), 2025 (Rp 750 miliar), 2026 (Rp 750 miliar), dan 2027 sebesar Rp 1 triliun atau lunas.
Ke depan, perseroan juga akan merestrukturisasi bisnis agar tak lagi bergantung pada satu segmen saja.

Baca juga : PAN Sarankan Pemerintah Perketat Syarat Dana Talangan BUMN Bermasalah

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra La Tinro La Tunrung meminta Direktur Utama PT KAI untuk menjelaskan sumber pendapatan untuk membayar dana talangan tersebut.

"Saya minta nanti dijelaskan secara tertulis saja, sumber dananya dari mana untuk mengganti dana talangan itu," tandasnya. [IMA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.