PAN Sarankan Pemerintah Perketat Syarat Dana Talangan BUMN Bermasalah

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyarankan pemerintah tidak gampangan memberikan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun modal kerja kepada BUMN bermasalah. Pemerintah, diminta selektif demi menjaga stabilitas keuangan negara.

“Ada beberapa BUMN yang justru terselamatkan karena pandemi ini alias "saved by the bell". Kondisi ekonomi akibat Covid-19 seakan memberikan justifikasi bagi BUMN bermasalah ini untuk mendapatkan dana talangan pemerintah," ujar Eddy saat diskusi online yang digelar Amanat Institute, Jumat (5/6).

Baca juga : PLN Dapat Pembayaran Utang Pemerintah, Bukan Kucuran Dana Jumbo

Wakil Ketua Komisi VII itu meminta pemerintah cermat, tidak memberikan talangan kepada BUMN yang sebelum mewabah Covid-19 sudah bermasalah secara operasional dan kinerja. 
Nah, kepada BUMN penerima PMN atau modal kerja, disarankan pemerintah memberikan target kerja. Khusus bagi direksinya, wajib dibebankan Key Performance Indicator (KPI) yang spesifik dan ketat.
"BUMN yang kelak menerima modal kerja atau PMN wajib menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak hanya sekadar memperpanjang napas hidupnya," tegasnya.
Di sisi lain, Eddy mendukung percepatan pembayaran dana kompensasi kepada BUMN strategis dan vital yang memiliki piutang besar dari pemerintah, seperti PLN dan Pertamina. 

“Tidak mungkin kedua perusahaan plat merah ini mampu menjalankan Public Service Obligation (PSO) secara efektif jika subsidi yang menjadi kewajiban pemerintah tidak ditunaikan secara cepat," jelasnya.

Baca juga : Kementan Ajak Masyarakat Perkuat Diversifikasi Pangan Lokal

Mantan Direktur Investment Banking Group Asia Pacific Merril Lynch ini menilai, pemberian modal kerja senilai Rp 13 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp 0,56 triliun sudah tepat. 
“Hal ini mengingat kewajiban Bulog yang strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan, khususnya menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat," tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 25,3 triliun dalam bentuk PMN ditambah Rp 32,6 triliun dalam bentuk modal kerja kepada sejumlah BUMN. Beberapa BUMN yang direncanakan mendapat kucuran dana tersebut antara lain PLN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Krakatau Steel, PTPN dan lain-lain. [BSH]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.