Dark/Light Mode

Pemerintah Bidik Pesantren Kembangkan Keuangan Syariah

Jumat, 7 Agustus 2020 21:01 WIB
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi saat menjadi narasumber talkshow program BNI Syariah dalam pembiayaan 100 UMKM di acara Webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi 500 UMK Wanita Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra Barisan Ulama Muda Indonesia (BUMI), Jumat (7/8).
Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi saat menjadi narasumber talkshow program BNI Syariah dalam pembiayaan 100 UMKM di acara Webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah bagi 500 UMK Wanita Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra Barisan Ulama Muda Indonesia (BUMI), Jumat (7/8).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah membidik pesantren untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Implementasi ini untuk beradaptasi di masa kebiasaan baru era Covid-19.

Program ini merupakan sinergi Kemenko Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta Lembaga Keuangan Syariah.

Baca juga : Kementan Ajak Pelaku Usaha Peternakan Komitmen Gencarkan Kemitraan

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengungkapkan, implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren ini untuk beradaptasi di masa kebiasaan baru era Covid-19.

“Untuk tahap awal, kegiatan dilakukan di pondok-pondok pesantren mitra Bank BNI Syariah dan Barisan Ulama Muda Indonesia (BUMI),” kata dia dalam Webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Bagi UMK Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra BUMI, kerja sama antara Kemenko Perekonomian bersama Sekretariat Wakil Presiden dan Bank BNI Syariah, Jumat (7/8).

Baca juga : Kedubes Singapura Kebanjiran Ucapan Selamat HUT Dari Petinggi Daerah

Dijelaskan, bentuk replikasinya antara lain seperti implementasi QRIS dan kartu santri digital. Ke depan, pemerintah juga akan melakukan uji coba transaksi keuangan santri/santriwati pondok pesantren secara biometric dengan menggandeng layanan syariah LinkAja melalui platform iPesantren.id.

“Program ini diharapkan dapat terlaksana hingga kepada 3.300 pondok pesantren pada tahun 2024,” ujar Iskandar.

Baca juga : Ma`ruf Amin: Indonesia Harus Jadi Referensi Keuangan Syariah

Implementasi ekosistem akan dilakukan melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi UMK sekitar pondok pesantren, dan UMK binaan pondok pesantren, pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, serta kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah mendukung halal value chain.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pesantren ini didukung oleh unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) di lingkungan pondok pesantren, yang terdiri dari agen bank syariah, agen pegadaian syariah, agen fintech syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan halal centre pondok pesantren.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.