Sri Mulyani Jadi Bulan-bulanan

 Sebelumnya 
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menolak rencana penyelamatan Jiwasraya melalui PMN. Alasannya, skandal Jiwasraya merupakan korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sehingga, sangat tidak layak mendapat bailout menggunakan uang negara yang nota bene milik rakyat.

Legislator PKS ini berpandangan, seharusnya pemerintah memburu aset yang dikorupsi untuk membayar klaim nasabah. Dia yakin betul pemerintah dan penegak hukum memiliki perangkat untuk melakukan hal tersebut.

Baca juga : Ikut Bangun Surabaya, Milenial Percaya Eri Bisa Jadi Suksesor Risma

Menanggapi banyaknya kritikan, Sri Mulyani menegaskan, PMN senilai Rp 20 triliunan kepada BPUI tahun 2021 bukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Jiwasraya.

Ia mengatakan, kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung, dan akan tetap diselesaikan melalui jalur hukum. “Untuk tahun depan, kami akan tetap meminta pengembalian aset dari BPUI. Kalau tidak ada, kami akan minta bantuan Kejaksaan. Jadi, dalam hal ini saya ingin menekankan PMN BPUI yang Rp 20 triliunan tidak untuk menambal fraud orang, karena upaya hukum tetap dilakukan,” ujarnya.

Baca juga : Sri Mulyani Ngaku Sudah Keluarkan Semua Jurusnya

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, salah satu alasan BPUI mendapatkan suntikan negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jaminan dan asuransi kredit itu diberi tugas dalam program PMN. “Mereka diminta memberikan penjaminan atas program pemberian insentif kredit kepada UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi,” jelasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.