Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Menko Luhut Bicara Soal Food Estate

Krisis Pangan Mengintai Kita Nggak Boleh Diam..

Sabtu, 31 Oktober 2020 07:10 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi ,Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi ,Luhut Binsar Pandjaitan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketahanan pangan nasional perlu dibenahi. Hal ini terkait peringatan akan ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) pada Maret 2020.

“Meski indeks ketahanan pangan nasional Indonesia naik, nyatanya tidak selaras dengan ketahanan pangan mandiri kita karena masih adanya peningkatan jumlah impor bahan pangan setiap tahun,” tulis Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahannya di akun Instagram @ luhut.pandjaitan, kemarin. 

Menurut dia, pemerintah berencana mengembangkan Food Estate. Selain di Provinsi Kalimantan Tengah, Food Estate akan dibangun di Desa Siria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 

Luhut menegaskan, masyarakat mungkin belum merasa resah karena bahan pangan masih tersedia. Namun, dia mengingatkan krisis pangan global sudah mengintai dari jauh. 

Baca juga : Rokhmin Paparkan Strategi Pengembangan Minapolitan Di Dumai

“Karena itu, kita tidak boleh tinggal diam, terobosan dan langkah harus terus diupayakan demi mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang,” ujarnya 

Dengan begitu, kata Luhut, ketika pandemi usai, Indonesia akan mencapai cita-cita besarnya, yaitu ketahanan pangan nasional melalui swasembada secara keseluruhan serta merajai ekspor bahan pangan di seluruh dunia. 

Sementara, pengamat pertanian Khudori meragukan konsep Food Estate yang digunakan pemerintah dapat menjadi solusi ketahanan pangan. Khudori menuturkan, sejumlah kegagalan konsep itu sebelumnya. 

Kata dia, Food Estate yang dicanangkan pemerintah di Kalimantan Tengah bukanlah yang pertama kali. Khudori menuturkan, program 1 juta hektare (ha) lahan gambut di tahun 1995 terbukti gagal. 

Baca juga : Villa Di Puncak Nggak Boleh Disewakan

Program tersebut dilakukan dengan luas 1.457.100 ha dibagi lima daerah kerja. Dua tahun anggaran, 31.000 ha telah dibuka dan ditempati 13.000 keluarga transmigran. 

Sementara, 17.000 ha sudah dibuka tetapi belum ditempati sehingga masih sisa 1.409.150 ha. Food Estate Ketapang pada tahun 2013 juga dinyatakan gagal. Tercatat ada potensi 886.959 ha lahan, tetapi Pemerintah Daerah Ketapang hanya sanggup menargetkan penyediaan 100.000 ha. 

“Dua tahun berjalan, hanya 104 hektare dari target 100.000 hektare yang bisa ditanami dengan hasil beragam yakni 2,774,69 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare,” ujarnya. 

Pada tahun 2012 juga terdapat program Food Estate Bulungan dengan rencana lahan seluas 298.221 ha. Namun luas lahan yang dicetak sesuai laporan pemerintah hanya 1.024 ha dan yang berhasil ditanami hanya 5 ha. 

Baca juga : Digugat Tommy Soal Partai Berkarya, Menteri Yasonna Nggak Masalah

Khudori mengatakan, penyebab kegagalan Food Estate salah satunya berkaitan dengan pola kemitraan korporasi-petani. Hal itu selalu diwarnai konflik kuasa atas tanah. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.