Kacau Nih, Pemda Biarin Dana Rp 239 T Ngendap Di Rekening

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertumbuhan ekonomi di daerah belum berjalan maksimal. Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) membiarkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 239 triliun mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Padahal, di masa pandemi pergerakan ekonomi masyarakat di daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang terpuruk. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mencatat, total saldo yang ada RKUD sekitar Rp 239 triliun pada Oktober 2020. 

“Dana tersebut mengendap di bank. Akibatnya, pemulihan ekonomi menjadi terganggu,” kata Suahasil di acara Ejavec 2020 yang digelar secara virtual, kemarin. 

Baca juga : Sri Mulyani Diledekin

Menurutnya, uang anggaran daerah yang mengendap dan tidak tersalurkan untuk kegiatan produktif, mengganggu pendapatan masyarakat desa maupun perekonomian daerah secara keseluruhan. Pada akhirnya juga berpengaruh pada proses pemulihan ekonomi nasional. 

Pada tahun 2020, lanjut Suahasil, anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hampir sepertiganya dari total anggaran belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Di tengah pandemi, harusnya ini tersalurkan maksimal, karena belanja di daerah penting untuk menjaga perekonomian dan pendapatan masyarakat,” ujarnya. 

Karena itu, Suahasil meminta kepada seluruh pemerintah dae - rah segera menggelontorkan dana yang saat ini masih mengendap di bank. Pencairan dana tersebut, bisa dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat belanja dan pelaku usaha berproduksi kembali. 

Baca juga : BNI Tambah Layanan Remittance Di Mobile Banking

“Karena pergerakan ekonomi daerah lebih sulit, mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal dan memaksimalkan pasar lokal,” imbaunya. 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, dana pemerintah daerah yang mengendap sudah kembali ke Bank Indonesia. 

Menurut dia, dana tersebut belum terserap karena perekonomian saat ini dalam keadaan tidak biasa. 

“Banyak dana yang ada di perbankan belum masuk ke sektor riil, dan dana-dana tersebut masuk ke BI,” ujar Destry. 

Baca juga : KPK Dalami Temuan Mendagri Tito Soal Anggaran Daerah Rp 252,7 T Yang Ngendap Di Rekening Bank

Destry mengatakan, hal ini bisa dimaklumi karena jika mengendap di RKUD daerah, maka akan menjadi persoalan baru bagi perbankan di daerah masing-masing. 

“Kalau ingin mempercepat pembangunan, ke depan danadana tersebut harus kembali ke sektor riil yang digunakan untuk pembangunan, atau konsumsi seperti yang disampaikan Pak Wamen,” ungkap Destry. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.