Utang Luar Negeri Melambat Di Triwulan III 2020

RM.id  Rakyat Merdeka - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Triwulan III 2020 dilaporkan tumbuh melambat, berada di posisi 408,5 miliar dolar AS. Terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 200,2 miliar dolar AS, dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 208,4 miliar dolar AS.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,8 persen (yoy). Angka tersebut menurun dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, yang mencapai sebesar 5,1 persen (yoy).

Baca juga : Tumbuh Terbatas, Harga Properti Residensial Pada Triwulan III 2020

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko mengatakan, penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta.

ULN pemerintah dilaporkan tumbuh melambat, dibanding triwulan sebelumnya. Pada akhir triwulan III 2020, ULN pemerintah tercatat sebesar 197,4 miliar dolar AS atau tumbuh 1,6 persen (yoy). Menurun dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, yang mencapai 2,1 persen (yoy).

Baca juga : Naik Tipis, Utang Luar Negeri RI Agustus Tembus Rp 6.087 Triliun

"Perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing, akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," jelas Onny.

Namun demikian, perlambatan ULN tersebut tertahan oleh penerbitan Samurai Bond di pasar keuangan Jepang. Serta penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan III 2020, yang merupakan bagian dari strategi pemerintah, dalam menjaga portofolio pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga : Bamsoet Kupas Utang Luar Negeri Sampai Potensi Logam Tanah Jarang

Onny menerangkan, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.