Proyeksi Anggaran PEN 2021 Capai Rp 403 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Proyeksi alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 403,9 triliun. Angka ini naik dari rencana sebelumnya sebesar Rp 372,3 triliun.

"Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam webinar bertajuk "Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia" di Jakarta, Senin (4/1), seperti dikutip Antara.

Anggaran PEN tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang. Yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Baca juga : Hingga Akhir Tahun, Sisa Anggaran Belanja PUPR Masih Rp 6,53 Triliun

Untuk bidang kesehatan, mendapat alokasi sebesar Rp 25,4 triliun, dengan terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2020 Rp 47,07 triliun yang akan dimanfaatkan pada tahun ini. Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS.

Untuk bidang perlindungan sosial, memiliki alokasi Rp 110,2 triliun. Dengan fokus Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 200 ribu per KPM, kartu prakerja Rp 10 triliun, dana desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp 200 ribu per KPM selama enam bulan.

Untuk bidang sektoral kementerian/lembaga dan pemda, dialokasikan Rp 184,2 triliun. Anggaran difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman ke daerah, padat karya kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Baca juga : Penyaluran Dana Desa 2020 Capai Rp 71 Triliun

Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi, dialokasikan Rp 63,84 triliu. Dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN.

Untuk insentif usaha, dialokasikan anggaran Rp 20,26 triliun. Insentif meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk tahun lalu, hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp 695,2 triliun. Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp 63,51 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun, perlindungan sosial Rp 220,39 triliun dari pagu Rp 230,21 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 66,59 triliun dari pagu Rp 67,86 triliun. Selanjutnya, UMKM Rp 112,44 triliun dari pagu Rp 116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 60,73 triliun, serta insentif usaha Rp 56,12 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.