Dark/Light Mode

Holding BUMN Untuk Pembiayaan UMKM Bakal Mudahkan Pelaku Usaha

Jumat, 15 Januari 2021 18:23 WIB
Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo/Ist
Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) untuk Pembiayaan dan Pemberdayaan Ultra Mikro (UMi) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bisa menjadi jalan masuk untuk mewujudkan efisiensi pelayanan bagi pelaku usaha.

Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, efisiensi pelayanan UMKM bisa tercipta jika holding BUMN berkomitmen meningkatkan jangkauan pembiayaan.

Peningkatan jangkauan juga diperlukan untuk melayani UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan formal.

“Saya melihat positif upaya pembentukan holding itu. Harapannya, akan ada integrasi data UMKM dan efisiensi biaya untuk melayani UMKM yang jumlahnya 26 juta,” ujar Revindo.

Menurut dia, selama ini masih banyak UMKM yang mengalami masalah aksesibilitas pembiayaan. Problem ini kerap muncul karena faktor UMKM belum tertarik mengajukan pembiayaan ke lembaga formal, karena merasa tidak memiliki kapasitas cukup.

Selain itu, Revindo mengungkapkan, masih ada beberapa bank yang dalam menyalurkan pembiayaan masih mempertimbangkan keberadaan jaminan dari UMKM. Hal ini membuat semakin minim jumlah UMKM yang bisa mendapat pembiayaan.

Berita Terkait : Pelaku Usaha Kecil Ngarep Akses Modal Bunga Rendah

Menurut Revindo, perlu dipastikan bahwa holding ini punya motivasi untuk meningkatkan outreach, yaitu menyasar mereka yang selama ini belum tersentuh pembiayaan.

Kemudian, perlu dimonitor betul dampak dari pembiayaan terhadap bisnis UKM.

“Di sini peran aplikasi UMKM naik kelas menjadi penting, yaitu memantau dan menyediakan data untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan pembiayaan akan berdampak pada UKM,” tuturnya.

Revindo juga mengusulkan agar pendampingan untuk UMKM tidak semata diukur dari kenaikan omzet pelaku usaha terkait. Alasannya, sepanjang 2021 diprediksi kondisi perekonomian belum akan kembali ke titik nomal seperti sebelum pandemi.

Yang penting, pada 2021 Pemerintah menjaga agar UMKM seminimal mungkin memutuskan hubungan kerja karyawannya, mempersiapkan mindset pemilik/pengurus, memperkuat sistem manajemen bisnis dan mempercepat penetrasi internet ke daerah.

Untuk diketahui, data Podes (Potensi Desa) 2018 menunjukkan terdapat 21 ribu desa yang belum terkoneksi internet. “Ini juga sangat menghambat upaya digitalisasi UMKM,” ujar Revindo.

Baca Juga : Jalin Kerjasama, Smartphone Infinix Kini Hadir di Eraphone Seluruh Indonesia

Terpisah, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan, rencana pembentukan holding BUMN untuk pembiayaan UMKM merupakan rencana bagus demi mengembangkan bisnis pelaku UMKM.

 Dia mengungkapkan, selama ini masih banyak pelaku UMKM yang terkendala mengakses layanan perbankan.

“Saya kira ini rencana bagus untuk mendukung pengembangan UMKM, yang selama ini menghadapi banyak kendala mengakses perbankan terutama UMK,” jelasnya.

Tantangannya,  bagaimana menciptakan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis UMKM, yang umumnya tidak memiliki agunan memadai, kredit skala kecil, dengan pola angsuran fleksibel. Penting juga skema pembiayaan untuk UMKM di sektor pertanian secara umum.

Sebagai catatan, wacana pembentukan holding untuk UMKM telah mencuat sejak akhir 2019. Kemudian, pada 2020 wacana ini kembali mencuat.

Menteri BUMN Erick Thohir berkali-kali menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembentukan holding pemberdayaan UMKM yang melibatkan sejumlah BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Baca Juga : Air Sungai Meluap, 21.990 Jiwa Terdampak Banjir Di Kalimantan Selatan

Pada pertengahan Desember 2020, Erick pernah menyebut bahwa langkah Pemerintah mengkonsolidasikan BRI, PNM dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan ultra mikro.

Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultra mikro, mikro dan kecil di Indonesia.

“Jadi kelihatan, yang tadinya tidak bankable, sekarang pinjamannya Rp 2 juta sampai Rp 10 juta. Nanti kalau pinjamannya Rp 20 juta sampai Rp 30 juta itu dibantu Pegadaian. Kalau (pinjaman) di atas Rp 50 juta BRI masuk,” ujar Erick. [DWI]