PLN Dorong Penggunaan Kompor Induksi Di Perumahan

RM.id  Rakyat Merdeka - PT PLN (Persero) menggandeng sembilan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi atau karya untuk memanfaatkan penggunaan kompor listrik atau induksi di sektor perumahan.

Kerja sama ini dibuktikan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini bersama masing-masing direktur utama dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas.

Selain itu, PLN juga menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dengan PT BTN (Persero). Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Dalam sinergi ini terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun.

Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

Baca juga : Gandeng Kejaksaan Agung, PLN Pastikan Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Perusahaan

Dalam sambutannya, Erick menyampaikan sinergi ini merupakan langkah konkret dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.

"Melalui sinergi BUMN dalam mendorong gerakan penggunaan kompor induksi, dapat mengurangi biaya impor energi dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Program ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan sehingga perlu digaungkan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar," ujar Erick, Rabu, (31/3/2021).

Selama konsumsi LPG membuat berimplikasi pada peningkatan impor gas sebesar Rp60 triliun. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi LPG sekitar Rp 50 triliun setiap tahun.

Sementara itu, Zulkifli mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Karya yang terlibat dalam sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta gerakan penggunaan kompor induksi ini.

Menurutnya, salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri (domestic energy consumption) secara optimal adalah dengan mengajak masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi tanpa harus bergantung kepada kompor gas.

Baca juga : Biar Makin Kuat, Kadin Dorong Perusahaan Tech Startup Melantai Di Bursa

"Karena saat ini penyediaan sumber energi untuk gas masih didapatkan melalui impor sehingga membuat masyarakat berada pada kondisi imported energy consumption,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli juga mengatakan bahwa PLN memiliki kelebihan pasokan listrik yang tidak terserap akibat pandemi covid-19. Saat ini reserve margin atau cadangan listrik PLN mencapai 50 persen.

Dengan adanya sinergi ini tentu akan meningkatkan penggunaan atau konsumsi listrik ke depannya.

"Artinya energi listrik dalam negeri dapat dioptimalkan untuk dimanfaatkan bagi seluruh rakyat melalui penyerapan 50 persen tadi dengan mengajak masyarakat beralih menggunakan kompor induksi," imbuh Zulkifli.

Adapun Basuki mendorong program pembangunan rumah yang masif dibarengi dengan pemanfaatan kompor induksi untuk menyerap cadangan listrik tersebut.

Baca juga : Garap Pejabat Kemenpan RB, KPK Dalami Penggunaan Plat Nomor Palsu Tin Zuraida

Menurutnya, dengan adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran Dana FLPP ( fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah).

Dirinya menambahkan, dengan integrasi ini juga akan membantu kementerian PUPR untuk mengetahui rumah mana yang sudah dibangun dan sudah terhuni melalui catatan data pemakaian listrik.

"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," ungkap Menteri Basuki. [FAZ] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.