Moody’s: Porsi Proyek Swasta Kudu Ditambah

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia memiliki potensi untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Caranya antara lain, memberikan porsi lebih banyak ke swasta menggarap proyek infastruktur.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service, mendorong pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kebijakan reformasi struktural. Hal itu bertujuan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang kudu dilakukan yaitu mengurangi dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur. 

“Menurut perhitungan International Monetary Fund (IMF), campuran kebijakan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, mengurangi peran dominasi BUMN, menurunkan hambatan perdagangan dan investasi, serta meningkatkan SDM (sumber daya manusia) akan memungkinkan Indonesia mencapai potensi pertumbuhan PDB (produk domestic bruto) mencapai 6,5 persen pada tahun 2022,” ungkap Vice President Senior Analyst, Sovereign Risk Group, Moody’s Investors Service, Anushka Shah dalam laporannya di Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Perusahaan Ini Libatkan Petani Pasok Bahan Baku Kayu Lapis

Memberikan porsi pembangunan lebih seimbang ke swasta, lanjut Shah, akan memacu investor menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga bisa berefek pada pertumbuhan. 

Dia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa dipacu. Karena, menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen masih berada di bawah level potensial. 

Shah berharap, pengembangan infrastruktur tetap menjadi fokus pemerintah Indonesia selanjutnya. Meskipun pemerintah juga harus fokus untuk meningkatkan sektor manufaktur dan sektor digital. 

Baca juga : Pelaku UKM Nikmati Beragam Program Kemudahan Usaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mendukung pandangan Moody’s. Menurutnya, jika BUMN masih mendominasi akan menekan keuangan perusahaan pelat merah. 

“Secara bisnis, beban BUMN memang harus dikurangi. Kalau nggak ya keuangan mereka terbebani. Saya rasa pemerintah harus bisa mengkaji lagi, mana proyek yang di mana swasta bisa masuk dengan yang tidak,” ujar Hariyadi. 

Hariyadi menuturkan, selama ini BUMN mendominasi karena memang ada proyek infrastruktur dimana swasta enggan masuk. Hal itu terjadi karena swasta realistis di dalam mengambil pekerjaan. Namun demikian, sekarang bila ditawarkan lagi, bukan tidak mungkin swasta mau ambil bagian. 

Baca juga : ABM Investama Kantongi Laba Rp 922 Miliar

“Situasi dari waktu ke waktu kan selalu berbeda. Swasta nggak mau ambil bisa saja karena wait and see, dan faktor lain-lain. Sekarang tawarkan saja lagi. Nanti setelah urusan pilpres selesai, segera sosialisasikan ke swasta,” imbuhnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.