Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ngarep Stimulus Dari Pemerintah Selama PPKM Darurat

Bisnis Ritel Nggak Ada Omset, Banyak Perusahaan Bangkrut

Senin, 12 Juli 2021 05:24 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. (Foto : Istimewa).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. (Foto : Istimewa).

 Sebelumnya 
Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Se­luruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, dengan adanya PPKM Darurat pasti akan berdampak besar pada dunia usaha dan pekerja.

“Pemerintah harusnya segera mengeluarkan bantuan sosial seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pernah dilakukan tahun lalu,” ujar Timboel kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Timboel, juga harus memformat BSUini tepat sasaran, tidak lagi mengambil data dari BPJS Ketenagakerjaan. “Berikan BSUkepada pekerja yang memang benar-benar ter­dampak,” katanya.

Baca juga : Partai Gelora : PPKM Darurat Belum Efektif Redam Covid-19 Varian Delta

Menurutnya, PPKM Darurat akan menentukan nasib kesehatan rakyat Indonesia ke depan. Keberhasilan PPKM darurat ini akan menurunkan tingkat penyebaran Covid. Termasuk memastikan fasilitas kesehatan akan kembali normal melayani rakyat. Namun, bila PPKM Darurat gagal, maka tingkat kematian akan semakin meningkat.

Karenanya, kata Timboel, seluruh pihak harus mendukung PPKM Darurat. Pemerintah juga harus tegas menjalankan perangkat hukum terhadap pe­langgar.

Sebelumnya, Menko Per­ekonomian Airlangga Hartarto membantah kabar maraknya Pe­mutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak PPKM Darurat.

Baca juga : Menhub: Masuk Jakarta Wajib Bawa STRP

“PPKM ini berlangsung 2 minggu. Kalau melakukan PHK dalam 2 minggu, bukan sesuatu yang sesuai,” tegas Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (9/7).

Menurut Airlangga, perlu dilihat kondisi perusahaan satu per satu. Bisa jadi PHK tersebut karena pengelolaan perusahaan yang tidak tepat atau kalah da­lam persaingan usaha.

Dia bilang, sektor esensial dan beberapa sektor lainnya, dapat tetap beroperasi. Jadi, harus dili­hat secara kasus per kasus.

Baca juga : Puan Desak Pemerintah Bangun RS Darurat Covid Sebanyak Mungkin

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah juga su­dah memberikan banyak bantuan berupa insentif dan yang lainnya. “Seharusnya perusahaan bisa bertahan dan tidak melakukan PHK,” ujar Airlangga. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.