Dark/Light Mode

Kasus Corona Naik Lagi, BI Tahan Bunga Acuan 3,5 Persen

Kamis, 22 Juli 2021 16:25 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Foto: ist)
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan tetap menahan BI 7-Day Reverse Repo Rate (repo rate) sebesar 3,50 persen. Sedangkan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari Covid-19. 

"Selain itu, BI juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut," ujarnya dalam konferensi pers hasil RDG BI secara virtual, Kamis (22/7).

Perry juga menegaskan, dunia masih dihadapkan pada tantangan ekonomi akibat pandemi. Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat seiring penyebaran varian delta Covid-19 di sejumlah negara.

Berita Terkait : Alhamdulillah, India Kirim Bantuan Oksigen Buat Indonesia

"Pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan lebih rendah dari sebelumnya pasca penyebaran varian delta Covid-19," imbuh Perry.

Untuk itu, BI juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung perbaikan ekonomi dalam tujuh langkah. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah, untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampaknya, terutama pada penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit.

Selanjutnya langkah keempat, memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)/Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan/persetujuan, serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran.

Berita Terkait : Bos Danamon Bandingkan Bunga Tabungan Bank Di Jepang Dengan Indonesia

Kelima, mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online.

Kemudian keenam, mendukung ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022. Terutama untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.

Terakhir atau ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. Pada Juli dan Agustus 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Swedia, dan Singapura.

BI, sambung Perry, terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM. 

Berita Terkait : Covid-19 Mengganas, China Kasih Bantuan Ke Indonesia

"BI juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter-fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan," pungkasnya. [DWI]