Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Perekonomian Belum Pulih

Secara Politik, Penurunan Anggaran PEN Sulit Dipahami

Minggu, 22 Agustus 2021 05:30 WIB
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN) (Foto : Istimewa).
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN) (Foto : Istimewa).

 Sebelumnya 
Belum Efektif

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penyerapan anggaran PEN 2021 belum efektif.

Karena itu, ia meminta, ke depan penyerapan PEN bisa lebih maksimal dengan program yang lebih tepat guna.

Baca juga : Survei Charta Politica: 72,4 Persen Responden Bersedia Divaksin

“Ke depan, Pemerintah harus menghadirkan stimulus dan bantuan sosial yang jumlahnya lebih ekstra melalui dana PEN. Ini penting, agar sektor konsumsi dapat optimal dan menjadikan pertumbuhan ekonomi nasional terdongkrak,” ujarnya.

Sebelumnya, enteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2022 dari alokasi tahun ini Rp 744 triliun menjadi Rp 321,2 triliun.

Meski turun, wanita yang akrab disapa Ani itu memastikan anggaran PEN 2022 sebesar Rp 321 triliun tersebut bersifat fleksibel. Pemerintah dapat melakukan relokasi dan refocusing jika terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga : Imigrasi Buka Suara Soal Tuduhan Aniaya Diplomat Nigeria

“Ini sifatnya memang selalu indikatif karena kalau kita sajikan adalah yang betul-betul untuk PEN, plus PEN dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ditandai sebagai bagian dari pemulihan ekonomi,” jelas Ani.

Oleh sebab itu, ia meminta agar Kementerian dan Lembaga benar-benar menggunakan anggaran belanja mereka untuk program-program yang prioritas sesuai rencana kerja Pemerintah.

Ani juga menekankan agar K/L tetap fokus pada reformasi dan pelayanan publik mengingat fleksibilitas defisit APBN di atas 3 persen akan segera berakhir pada 2023.

Baca juga : Ekonomi Tumbuh 7 Persen, DPR Ingatkan Pemerintah Tetap Waspada

“Jika ekonomi baik dan Covid-19 bisa terjaga dan terkendali, maka kami akan terus bisa melakukan program-program yang tidak perlu harus melakukan refocusing,” tegasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.