Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dukung Penerapan Benefecial Ownership

Ketum Kadin: Untungkan Korporasi Dan Perekonomian Indonesia

Jumat, 17 September 2021 11:25 WIB
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menjadi pembicara dalam webinar
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menjadi pembicara dalam webinar "Pelaporan Beneficial Ownership-Bangun Iklim Usaha yang Transparan" secara virtual, Kamis (16/9/2021). (Foto: Humas Kadin Indonesia)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penerapan Benefecial Ownership (pemilik manfaat) di lingkup swasta agar terbangun iklim usaha yang transparan dan membawa keuntungan, baik bagi korporasi maupun perekonomian.

"Benefecial Ownership sudah menjadi suatu keniscayaan. Berbagai negara telah menerapkannya dalam instrumen hukum mereka, dan sebenarnya ini memiliki keuntungan tersendiri untuk korporasi," ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Kamis (16/9).

Berita Terkait : Menkeu Bakal Gaungkan Isu Perpajakan Di G20 Indonesia

Arsjad menyebutkan keuntungan beneficial ownership bagi korporasi di antaranya, menunjukkan komitmen transparansi. Perusahaan dengan Good Corporate Governance akan menggabungkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

"Dengan mengungkap adanya beneficial ownership, korporasi tidak akan menghindari pajak, juga terhindar dari tuduhan pencucian uang serta akan dipandang pro pemberantasan korupsi," kata Arsjad.

Berita Terkait : Persiapan ANBK, Peningkatan Literasi Digital Peserta Didik Mendesak

Menurutnya, dengan transparansi beneficial ownership dapat melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik. Tingkat pengungkapan dan transparansi yang lebih tinggi biasanya dapat memperdalam pasar modal dan menarik investor.

Tak hanya itu, Arsjad menyebut, urgensi dalam beneficial ownership juga bisa menjadi mitigasi terhadap skandal keuangan, menjamin kepastian hukum karena akan terlihat dengan pasti penanggung jawabnya, serta akan membuat efektivitas penyelamatan aset (asset recovery) semakin baik.

Berita Terkait : BPOM Terbitkan Izin Darurat Untuk Vaksin Janssen Dan Convidecia

"Dengan transparansi dan good governance, kita harapkan banyak uang yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang kita tengah melawan pandemi, dan mungkin nanti perang ekonomi. Kita sebaiknya mempersiapkan bagaimana ekonomi berjalan, membuat transparansi sehingga banyak investor yang percaya dan masuk," kata dia.

Selain penerapan beneficial ownership, Arsjad optimistis perbaikan Ease of Doing Business, Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. [SRF]