12 Proyek Smelter Terancam Mangkrak

RM.id  Rakyat Merdeka - Proyek pembangunan smelter tak semuanya berjalan mulus. Ada saja hambatan yang ditemui dalam proses pekerjaan. Salah satunya, masalah pendanaan yang cukup besar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, 12 proyek pembangunan pabrik smelter mengalami paceklik pendanaan.

Adapun kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembangunan smelter tersebut mencapai 4,5 miliar dolar AS atau lebih Rp 64 triliun.

Baca juga : Zalnado Siap Moncer Bersama Maung Bandung

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengung­kapkan, pendanaan merupakan salah satu dari beberapa kendala yang dihadapi proyek-proyek smelter di Indonesia.

“Setidaknya ada 12 perusahaan mengalami masalah pendanaan, 8 di antaranya smelter nikel,” kata Ridwan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

12 perusahaan tersebut adalah Gulf Mangan Group (mangan), Bintang Smelter Indonesia (ni­kel), Macika Mineral Industri (ni­kel), Ang Fang Brothers (nikel), Teka Mining Resources (nikel), Mahkota Konaweeha (nikel).

Baca juga : Indonesia Financial Group Caplok 10 Persen Saham Mandiri InHealth

Kemudian, Arta Bumi Sen­tra Industri (nikel), Sinar Deli Bantaeng (nikel), Dinamika Se­jahtera Mandiri (bauksit), Laman Mining (bauksit), Kalbar Bumi Perkasa (bauksit) dan Smelter Nikel Indonesia (nikel).

Menurut Ridwan, kondisi ini diperparah dengan komitmen lem­baga keuangan internasional yang tidak lagi memberikan pendanaan untuk proyek pertambangan. Termasuk untuk proyek hilirisasi dalam pembangunan smelter.

Sejumlah bank sudah tidak mau memberikan pendanaan untuk proyek smelter Indonesia. Di antaranya Asian Development Bank, Asian Infrastructure Invest­ment Bank, World Bank dan Inter­national Finance Corporation.

Baca juga : Kerek Kualitas Produk Lokal, Kemenperin Serahkan SNI Cangkul

Untuk itu, dia berharap per­bankan nasional mau memberi­kan bantuan pendanaan untuk proyek-proyek smelter dengan kapasitas nasional, seperti smelter nikel Indonesia.

Tak cukup sampai di situ. Masalah berikutnya selain pen­danaan, kata Ridwan, juga terda­pat kendala operasional seperti perizinan terkait Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terhadap lima perusahaan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.