Dark/Light Mode

ITE Hybrid Event 2021 Jadi Ajang Pertukaran Gagasan Dan Teknologi Smart City

Selasa, 30 November 2021 14:52 WIB
Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal ZA. (Foto: Ist)
Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal ZA. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan smart city alias kota cerdas tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Pusat mendorong daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk berbagai kepentingan.

Gayung bersambut, Pemerintah Daerah (Pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya, memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi.

Pemerintah tidak ingin smart city hanya sebagai jargon atau perlombaan menciptakan aplikasi. Tapi, pemanfaatan dan dampaknya tidak dirasakan masyarakat.

Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pemecahan masalah pada enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal. Beberapa inovasi yang baik, direplikasi ke daerah lain.

Sekarang, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemda-Pemda memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian. Terutama, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga : Sambut 2022, Jamkrindo Siap Kembangkan Digitalisasi Dan Inovasi Produk

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Tentu saja, Pemda juga harus mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat agar inovasinya tepat sasaran.

"Jangan sampai menciptakan berbagai inovasi dan aplikasi dengan investasi yang besar hanya untuk mengejar titel kota cerdas, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepala daerah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika pelayanan dasar sudah disentuh, mulailah beralih ke sektor yang meningkatkan mobilitas dan kelayakan hidup masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/11).

Untuk itu, Ditjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 dengan tema "Pembangunan Infrastruktur Cerdas Terpadu untuk Kota Cerdas", di Grand City Convex, Surabaya, pada Rabu (1/12) dan Kamis (2/12).

Di ITE Hybrid Event 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan mempertemukan sejumlah pihak untuk merumuskan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ada beberapa forum diskusi dengan beragam tema. Di antaranya, Work Effectively with the Utilization of Collaboration, Smart Monitoring System for Waste Management, dan Smart Infrastructure (Smart Water).

Baca juga : Ikut IEMS, Toyota Dukung Pengembangan Teknologi Mobil Listrik

Sejumlah kepala daerah akan menjadi pembicara. Mereka adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Dari Pemerintah Pusat, menghadirkan Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari.

Tak ketinggalan, hadir juga perwakilan dari swasta, seperti Expert and Supervisory Board of Indonesia Water Associaton (IdWA) Sakti Azhar Siregar dan Senior Manager Smart City Development PT Telkom Indonesia Wahyudi.

ITE Hybird Event 2021 tersebut juga akan menampilkan berbagai produk dan layanan dari industri teknologi dan peserta kegiatan lainnya.

Safrizal menerangkan, forum dan pemeran ini bisa menjadi ajang mengeluarkan gagasan, pemetaan masalah saat ini dan masa yang akan datang, serta kerja sama dalam menyiapkan teknologi yang tepat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga : Lagi, Perjuangan Fitriani Terhenti Di Babak Awal

Pemda-Pemda, diimbaunya, tidak boleh ketinggalan terhadap kemajuan teknologi terbaru yang bisa membantu tata kelola pemerintahan dan pelayanan. Kepala daerah harus mendorong para birokratnya untuk kreatif dan inovatif dalam merancang dan menciptakan layanan.

"Libatkan pula masyarakat karena terkadang mereka telah berinovasi untuk memenuhi menopang berbagai kegiatannya, seperti usaha, pertanian, dan sebagainya. Pemerintah harus membantu untuk pengembangan yang lebih besar dan bermanfaat luas," tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.