Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Kinerja Industri Manufaktur Terganggu Urusan Koordinasi Antarinstansi
- KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18 Persen
- 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi Damai di MK, Jumat Besok
- Didampingi Ibu Wury, Wapres Gelar Halal Bihalal Bareng Pegawai Dan Media
- Bobby Tetap Mau Daftar Jadi Bacagubnya PDIP
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Jelang MotoGP, Pemerintah Kebut Pemenuhan Kekurangan Penginapan
Selasa, 18 Januari 2022 09:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan, pemerintah mendatangkan kapal-kapal pinisi dan kapal Pelni untuk dijadikan sebagai hotel terapung, guna memenuhi kekurangan hunian di ajang balap internasional MotoGP di sirkuit Mandalika, 18-20 Maret 2022.
"Kapasitas hotel yang tersedia di Lombok hanya 16 ribu . Sehingga pemerintah akan menambah jumlah hunian sesuai dengan tiket yang dijual yakni kurang lebih 63.500 tiket dengan mendatangkan kapal-kapal pinisi dan kapal Pelni untuk dijadikan hotel terapung," ujar Febry, Selasa (18/1).
Baca juga : Tulis Surat Minta Maaf, Ferdinand Minta Penangguhan Penahanan
Febry mengatakan pemerintah juga akan memaksimalkan homestay yang dikelola oleh warga serta Pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) Khusus, yang berada di kawasan Mandalika dan Tiga Gili di Lombok Utara.
Lebih lanjut Febry mengatakan, nantinya juga akan disediakan bumi perkemahan (camping ground) dan glamping (kemah mewah).
Baca juga : KPU Perlu Wajibkan 30 Persen Iklan Kampanye Untuk Perempuan
"Ini sebuah kebijakan sangat serius yang dilakukan pemerintah untuk menjawab tingginya antusias para penonton dengan menyediakan hunian yang baik," ujar Febry.
Febry memastikan, permasalahan hunian bagi wisatawan atau penonton pada gelaran MotoGP Mandalika akan teratasi dengan baik.
Baca juga : KPK Buka Peluang Jerat Rahmat Effendi Jadi Tersangka Pencucian Uang
"Kerja sama antara pemerintah pusat, BUMN dan pemerintah provinsi selama ini sudah berjalan sesuai arahan Presiden Jokowi. "Kami yakin masalah hunian akan teratasi," pungkas Febry. [SRI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya