Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali menggelar Konsultasi Publik Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara hybrid pada Senin (7/2) dengan pokok diskusi hukum acara.
Pertemuan dengan perwakilan Kementerian/Lembaga, Masyarakat Sipil, dan Akademisi ini dilakukan untuk menyempurnakan DIM Pemerintah terkait RUU TPKS.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, pemerintah terus melakukan langkah-langkah percepatan penyusunan DIM RUU TPKS karena pihaknya memahami kemendesakan dan urgensi RUU yang sudah ditunggu banyak pihak ini.
Baca juga : Kesejahteraan yang Baik, untuk Pelayanan yang Terbaik
"Semua upaya yang telah dan terus pemerintah lakukan adalah usaha keras untuk menyiapkan DIM yang seoptimal mungkin agar dapat menjawab kompleksitas permasalahan kekerasan seksual di lapangan,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga, seperti keterangan yang diterima RM.id, Selasa (8/2/2022).
Menurut Menteri PPPA, proses penyusunan DIM RUU TPKS berjalan lebih cepat dan efektif dengan pengawalan Gugus Tugas yang diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan.
“Selama ini sudah banyak pandangan yang diakomodasi oleh Gugus Tugas. Kami berharap pertemuan hari ini dapat memperkaya substansi dengan mendengarkan pandangan serta masukan akademisi dan Masyarakat Sipil yang nantinya perlu kita akomodasi di dalam DIM dan pandangan pemerintah,” tutur Menteri PPPA.
Baca juga : Mendagri Terbitkan Aturan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika
Menteri PPPA menjelaskan, RUU TPKS memuat jenis kekerasan dan unsur pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual berbasis online, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual.
“Selain itu juga ada pemberatan hukuman, pidana tambahan, restitusi, serta tindakan rehabilitasi bagi pelaku,” imbuh Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Penyidik Madya Tingkat III Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, terdapat beberapa ruang lingkup hukum yang diatur dalam RUU TPKS, salah satunya adalah syarat Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus kekerasan seksual.
Baca juga : Libur Pun Tetap Kerja, Pemerintah Kebut Pembahasan DIM RUU TPKS
“Dimasukkan dalam hukum acara, syarat APH adalah memiliki kompetensi dan mengikuti pelatihan. Tidak hanya itu, APH juga harus sensitif gender untuk menghindari reviktimisasi korban. Selain itu, RUU TPKS ini tidak menggunakan pendekatan restorative justice,” tuturnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
