Kementerian Wajib Alokasikan 60 Persen Anggaran Borong Produk Lokal

RM.id  Rakyat Merdeka - Perekonomian nasional bakal bergantung pada kekuatan domestik. Sehingga belanja produk dalam negeri oleh iementerian dan lembaga perlu terus dimaksimalkan.

Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM.

"Nilai cukup besar sekitar Rp 400 triliun. Kalau kita belanjakan atau 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, saat Showcase and Business Matching tahap kedua bertajuk Produk IT dan Digital dikutip Selasa (19/4).

Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, juga bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja. Lebih dari itu, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk UMKM tentu akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini.

Saat ini saja, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar 30 persen. "Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya," kata Menteri Teten.

Baca juga : Gandeng Kementerian PPPA, BNPT Wujudkan Desa Ramah Perempuan Bebas Radikal Terorisme

Pada Showcase dan Business Matching tahap kedua ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengangkat tema Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital. Menurut Teten, produk-produk di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital buatan dalam negeri bagus dan mumpuni untuk bersaing di dunia.

Pada kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G. Plate menyatakan, kementeriannya sudah mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri, diungkap Johnny adalah sebesar lebih dari Rp 16 triliun, dari Rp 25 triliun total anggaran yang ada.

"Kemarin saya diinformasikan (oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo) bahwa 60 persen anggaran, untuk produk dalam negeri," ujar Menkominfo.

Alokasi tersebut lebih besar dari target belanja anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk produk dalam negeri setiap tahun, yang minimal sebesar 40 persen.

Baca juga : Kementan Pastikan Stok Pangan Di Sulawesi Tengah Aman

Jumlah tersebut dikatakan Johnny tak lepas dari peranan jajaran pejabat Kementerian Kominfo, khususnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang telah berupaya keras menelaah dan memilah anggaran untuk kemudian mengalokasikannya ke belanja produk dalam negeri.

"Saya berterima kasih juga kepada Sekretaris Jenderal Kominfo Ibu Mira (Tayyiba), yang bekerja secara serius dan sungguh-sungguh untuk menelaah dan memilah anggaran Kominfo per tahun, berapa yang bisa dipakai untuk belanja produk dalam negeri," katanya.

Selanjutnya dari alokasi tersebut, Kementerian Kominfo akan memilah dan mengalokasikan, untuk produk sektor industri yang menjadi domain Kementerian Perindustrian dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi wilayah Kementerian Koperasi dan UKM.

Johnny berharap langkah Kementeriannya dengan alokasi melebihi target, bisa menjadi contoh. Sehingga roda perekonomian khususnya pelaku UMKM terus bergerak.

Menurutnya jika semua Kementerian dan lembaga (K/L) mengalokasikan hingga 60 persen anggarannya untuk belanja produk dalam negeri, angka belanja Pemerintah tersebut diproyeksi lebih dari Rp 1.400 triliun.

Baca juga : Kementan Pastikan Pasokan Dan Harga 12 Bahan Pokok Di Jambi Aman Terkendali

"Kalau semuanya (K/L) bersemangat seperti itu, maka dari Rp 2.800 triliun (APBN 2022) tinggal dikalikan 60 persen. Berapa banyak, lebih jauh di atas Rp1.400 triliun, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Alokasi belanja produk dalam negeri yang sangat besar oleh pemerintah tersebut menurutnya harus diawasi dan diperlukan pendampingan agar dapat direalisasikan dengan benar. Oleh karenanya, Kementerian Kominfo dipastikan memberi dukungan penuh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa digital atau e-katalog yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses belanja barang bisa dilakukan dengan memperhatikan tata pemerintahan (governance) dan akuntabilitasnya.

"Kominfo memperhatikan pelaksanaannya betul-betul secara digital (oleh LKPP) bisa dilakukan dengan mudah dan terlindungi," tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.