RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

MoU itu berisi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Ketua BAZNAS Noor Ahmad. Penandatangan tersebut juga turut disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD, di Gedung Kemenko Polhukam.

Berita Terkait : Antisipasi Penurunan Antibodi Masyarakat, Maksimalkan Program Vaksinasi

Dalam sambutannya Kepala BNPP, Tito Karnavian, mengungkapkan tiga peran BNPP dalam mengelola perbatasan.

Yang pertama adalah bersama dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP membuat batas wilayah dan menyelesaikan batas sengketa segmen yang masih terjadi. Terutama, di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste, dan Kalimantan dengan Malaysia.

Tito juga menjelaskan, tugas BNPP yang kedua adalah mengoperasionalkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini sudah berjumlah 8 PLBN. Amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk PLBN terus dibangun.

Berita Terkait : 6 Pegolf Bersaing Ketat Di Babak Pertama

Hal ini, sesuai visi hingga 2024 yang diturunkan ke dalam salah satu nawacita, yakni membangun dari pinggiran, yaitu dari desa dan pinggiran, terutama di perbatasan.

Terlebih pengembangan dan pembangunan kawasan PLBN bisa membuat 'defend' dari strategi pertahanan Indonesia. "Amanat Presiden Jokowi luar biasa, PLBN terus dibangun, saat ini tampilannya bagus-bagus," tutur Tito, dalam siaran pers yang diterima RM.id, Jumat (26/8). 

Mantan Kapolri ini juga mengungkapkan, dalam konteks penandatangan MoU, adalah peran BNPP yang ketiga. Peran tersebut adalah mempercepat pembangunan ekonomi perbatasan.

Berita Terkait : Lestari: Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dorong Akselerasi Pembangunan

Tujuannya adalah memperkuat pembangunan di perbatasan berdasarkan karakteristik potensi wilayahnya. Hal ini seperti yang dilakukan misalnya di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Karena potensinya perikanan, maka pemerintah membantu masyarakat dalam hal pemberian perahu, mesin perahu.

"Di Natuna juga perlu seperti itu. Dibutuhkan peralatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengadaan mesin pendingin atau cold storage agar hasil ikan tidak cepat rusak," tandasnya. 
 Selanjutnya