Ganjar Berhasil Atasi Korupsi, Pungli Dan Gratifikasi di Jateng

RM.id  Rakyat Merdeka - ​​Strategi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) berintegritas di Jawa Tengah telah berhasil membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di segala lapisan aparatur sipil negara (ASN), termasuk para pejabat struktural eselon I hingga IV.

Hal tersebut berhasil mengurangi korupsi, pungli, dan gratifikasi di wilayah tersebut.

Sistem Pengawasan yang digagas oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melalui Inspektorat Provinsi dalam pengelolaan SDM berintegritas, telah berhasil meraih pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2022 lalu di Jakarta, Ketua KPK Firli Bahuri menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Peringkat Kedua Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,55.

Baca juga : Ganjar Berhasil Berantas Korupsi Hingga Pungli Di Jateng

Sebelumnya pada tahun 2020, Jateng berhasil menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. 

Kemudian, pada tahun 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo mengakui, sebagai koordinator pengawasan, Pemprov Jateng berhasil mendorong para aparatur di kabupaten/kota untuk menjaga integritasnya. 

Juga, berupaya meningkatkan kapasitas kapabilitas SDM melalui pelatihan Bimtek hasil kolaborasi Inspektorat, BPKP dan BPSDMD.

Baca juga : Top, Program Bina Desa Ganjar Sukses Kurangi 102 Ribu Kemiskinan Di Jateng

"Kami kira Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional," kata Susilo, saat dihubungi, Rabu (14/12). 

Dia menyebut, selama ini warning system yang dilakukan Pemprov sudah berjalan baik. Indikatornya, menurunnya jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik.

Juga, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.

Pemprov Jateng, kata dia, juga mendorong pejabat struktural di OPD agar aktif menyetorkan Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian.

Baca juga : TRAS N CO Beri Penghargaan Kepada Berbagai Pimpinan Perusahaan

Di bagian lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah.

Pihaknya juga merujuk ke sana, dan secara berkala dari level inspektur, sekretaris hingga kasubag intens berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat.

"Bahkan melalui grup WA, kami banyak menerima bimbingan terkait PKPT tahun 2023, berdiskusi soal pemetaan manajemen risiko dan langkah yang harus dilakukan," bebernya.

Menurut dia, yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.