DPR Dukung Menteri Teten Benahi Koperasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi VI DPR berharap Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mampu menuntaskan berbagai permasalahan koperasi. Mulai dari koperasi bermasalah sampai perdebatan RUU Perkoperasian.

Komisi VI juga meminta adanya penyelesaian sinkronisasi basis data KUMKM, program minyak makan merah, hingga progres kerja SATGAS Koperasi Bermasalah.

Dalam rapat tersebut, disampaikan kesimpulan oleh Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Sidang Martin Manurung, bahwa Komisi VI mendukung percepatan seluruh program di Kemenkop UKM seperti sinkronisasi basis data Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, dan segera menyelesaikan RUU tentang Perkoperasian.

“Komisi VI juga meminta KemenKopUKM untuk melaporkan secara berkala berkaitan dengan progres kerja SATGAS Koperasi Bermasalah. Juga perlu ada konsistensi dari Pemerintah terkait KUR, agar bisa tersalur ke UMKM tanpa kolateral,” imbaunya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan agenda Pembahasan Progres Pembinaan Koperasi dan UKM, Serta Sinkronisasi Basis Data KUKM Di Seluruh Indonesia, Selasa (14/2).

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul hakim menyoroti keberadaan koperasi bermasalah, dan memberikan beberapa usulan terkait hal tersebut. Pertama, mendorong Pemerintah meminta Komisi Yudisial melakukan investigasi pelanggaran kode etik majelis hakim atas putusan kasus Indosurya. Dan kedua, mendorong Pemerintah untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut.

“Komisi VI juga meminta report berkala dari Kemenkop UKM, terkait dengan berapa persen proses homologasi masing-masing koperasi,” kata Abdul.

Baca juga : KIB Kudu Lebih Terbuka Banyak Opsi Koalisi

Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berterima kasih atas dukungan Komisi VI untuk segera merevisi UU Koperasi. Di revisi UU Perkoperasian bukan ingin menghambat koperasii, tetapi menempatkan koperasi betul-betul setara dengan usaha lain.

“Tujuannya, agar orang tidak takut kerja sama dengan koperasi. Koperasi bukan ide yang mati tapi ide yang berkembang,” tegas Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menegaskan, dalam menjalankan program kerja di KemenKopUKM, pihaknya memiliki enam program prioritas. Pertama, terkait pendataan lengkap KUMKM untuk mendukung pembangunan data tunggal yang bisa dipakai seluruh stakeholder, yang saat ini sudah mencapai 9.110.983 data untuk non pertanian dan usaha menetap.

Selanjutnya, yang kedua, pembangunan rumah produksi bersama menjadi satu solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM yang biasanya mereka tidak punya kemampuan akses teknologi modern. 

“Kami juga ingin menggeser UMKM kita, agar tidak hanya kripik krupuk, tapi bergerak di sektor ekonomi strategis. Di mana tahun lalu telah terbangun 3 unit rumah produksi bersama 3 lokasi Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan NTT,” ungkapnya. 

Sementara, program prioritas ketiga adalah terkait dengan pengembangan kewirausahaan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2022, telah tercapai 392.847 wirausaha yang disinergikan 177 kegiatan dengan 27 Kementerian/Lembaga (K/L) di sepanjang tahun 2022. Yang dijelaskan Teten, pada praktiknya dibagi kepada empat kementerian, dengan membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Baca juga : MotoGP, Duo Ducati Siap Berkolaborasi

Di mana Ketua Komite dipegang oleh Kemenkop UKM, Wakil Kementerian BUMN, Kemenparekraf dan Kemendagri. Targetnya adalah menaikkan presentasi kewirausahaan, yang juga menjadi bagian dari penyiapan Indonesia masuk menjadi negara maju, yang jumlah entrepreneur-nya minimum mencapai 4 persen dari total jumlah penduduk.

Kemudian, program keempat, yang tak kalah penting adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan program kegiatan pemberdayaan KUMKM di 18 provinsi. Kelima menyiapkan revisi UU Perkoperasian yang menjadi bagian reformasi perkoperasian. 

Menteri Teten mengatakan, revisi UU tersebut dialukan karena adanya inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi. Dalam hal ini, Kemenkop UKM telah melakukan empat hal yaitu, membentuk Pokja RUU Koperasi yang sudah menyelesaikan naskah akademik, sosialisasi serap aspirasi, koordinasi dengan Komisi VI maupun lintas fraksi, serta rapat bersama lintas kementerian.

Keenam atau yang terakhir adalah implementasi PLUT sebagai center of excelent. Di mana pada tahun lalu, dilakukan pendampingan di 32 PLUT melalui DAK Fisik Tematik Pariwisata telah dibangun 13 unit baru dan revitalisasi sebanyak 7 unit. “Kehadiran PLUT penting bukan saja untuk pendampingan, kurasi, showcasing, tapi juga program digitalisasi,” jelas Teten.

Menteri Teten melanjutkan, Kemenkop UKM  juga melakukan berbagai program strategis 2022 yang meliputi, perluasan akses pembiayaan melalui skema kur klaster. Di mana target proporsi kredit perbankan diharapkan mencapai 30 persen atau mencapai Rp 1.800 triliun.

Tak hanya itu, pembangunan pabrik minyak makan merah melalui koperasi sawit swadaya juga terus mengalami progres. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah setuju untuk membangun piloting di 3 lokasi. Sehingga Pemerintah optimistis bisa menyediakan minyak makan yg murah.

Baca juga : ASDP Dukung Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pekerja BUMN

“Presiden Jokowi kemarin minta piloting dulu, karena takut produk tidak diserap market. Tapi ternyata banyak permintaan, namun saat ini masih terkendala dengan penyaluran dana BPDPKS terhadap koperasi, nanti baru akan dibuat perpres yg mengatur,” ungkap Teten.

Kemudian penyaluran dana bergulir KUMKM sebesar Rp 1,8 triliun kepada 193 mitra koperasi. Kemitraan UMKM dengan usaha besar yakni 17 BUMN dan 2 usaha besar, UMKM masuk industri baru 7 persen. “Perlu implementasi kemitraan UMKM dengan usaha besar, agar masuk ke dalam rantai pasok ditingkatkan. Supaya UMKM naik kelas dan masuk ke produk berbasis teknologi,” katanya.

Lalu program SOLUSI, bersama dengan Kementerian BUMN, Kemenkop UKM melakukan kerja sama untuk membangun pertashop-pertashop mini di desa nelayan untuk memperbaiki akses nelayan terhadap bahan bakar. Terdapat 11.000 desa nelayan namun SPBU yang tersedia hanya 388 unit.

“Tahun kemarin kami punya piloting 7 SPBU. Tahun ini Presiden Jokowi minta 250 unit lagi dikembangkan. Selain itu terdapat pula kerja sama dengan Kementerian BUMN terkait Program Makmur petani untuk mendistribusikan pupuk non-subsidi melalui koperasi,” terang Teten.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.