Selamat, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Lokasi Baru Ibu Kota

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi akhirnya memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi baru Ibu Kota.

"Menyimpulkan, Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Jokowi, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Lokasi tersebut dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan Ibu Kota. Antara lain risiko bencana yang minim, lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, serta dekat dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Baca juga : Hari Ini, Jokowi Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota

Selain itu,  infrastruktur di wilayah tersebut juga terbilang lengkap, dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Menurut keterangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan Ibu Kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021. Pembangunan gedung pemerintahan ditargetkan kelar pada tahun 2024.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam jumpa pers tersebut.

Baca juga : Jokowi Resmi Memilih Kalimantan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

Untuk diketahui, pemerintah memerlukan lahan seluas 3.000 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan, sebagai tahap pertama pembangunan kawasan Ibu Kota.

Terkait skema pembiayaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan di Ibu Kota baru akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Estimasi cost project dan pembiayaan fisik Ibu Kota baru akan menggunakan pembiayaan dari tiga sumber. Yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerja sama pemanfaatan atau pihak swasta.

Baca juga : Kyai Maruf: Semoga Menjadi Insprirasi Untuk Kemajuan Banten

Menurut Kementerian PPN, estimasi total biaya proyek dan pembiayaan fisik Ibu Kota negara tembus ke angka Rp 466 triliun. Biaya tersebut rencananya akan dialokasikan ke tiga sumber pembiayaan: APBN sebesar Rp 4,44 triliun, skema KPBU Rp 265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan sebesar Rp 127,3 triliun. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.