Ditunggu, Langkah Istimewa Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Tuntutan para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa sudah diteriakkan. Presiden Jokowi juga telah mendengarkan suara para mahasiswa. Lalu, langkah istimewa apa yang akan diambil Jokowi terkait tuntutan para mahasiswa?

Itu yang sedang ditunggu-tunggu. Sudah dua hari mahasiswa turun ke jalan. Kian ke mari, aksi mereka makin membesar dan merembet ke berbagai kota lain.

Di Jakarta, aksi membuat ibu kota mencekam. Sampai pukul 11 tadi malam, massa masih berkeliaran dan merusak sejumlah fasilitas di sekitar Gedung DPR.

Para mahasiswa dari berbagai universitas itu menyuarakan tuntutan yang hampir serupa. Setidaknya, ada 7 tuntutan yang dilantangkan, yaitu menunda pengesahan RKUHP, RUU PAS. RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Mereka juga meminta DPR kembali merevisi UU KPK yang baru saja disahkan.

Empat tuntutan pertama sudah dikabulkan. Ketua DPR menjelaskan, melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin lalu, semua fraksi di DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU PAS, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Mereka juga meminta DPR kembali merevisi UU KPK yang baru saja disahkan.

Baca juga : Bubarkan Mahasiswa Yang Terus Bertahan, Polisi Tembakkan Water Canon dan Gas Air Mata

Empat tuntutan pertama sudah dikabulkan. Ketua DPR menjelaskan, melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (23/9) lalu, semua fraksi di DPR sepakat menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU PAS.

Penundaan ini dilakukan berdasarkan permintaan Presiden Jokowi, dan juga desakan dari para mahasiswa. Sedangkan untuk UU KPK, Bambang menyatakan tidak bisa dibatalkan karena sudah disahkan. Namun, mahasiswa sepertinya belum puas. Mereka masih merencanakan aksi lanjutan.

Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi? Sampai tadi malam, Jokowi belum menyampaikan responsnya. Para wartawan pun belum bisa melakukan konfirmasi secara langsung karena sepanjang hari kemarin, Jokowi hanya menjalankan agenda tertutup di dalam Istana.

Jokowi diketahui bertemu dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada pukul 09.30 pagi. Pertemuan berlangsung sekitar 40 menit. Jokowi kemudian bertemu dengan perwakilan massa petani, yang menggelar unjuk rasa di depan Istana.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, meminta mahasiswa tidak mendesak Presiden. Kata dia, saat ini Jokowi juga sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.

Baca juga : Inilah Cara Wiranto Berikan Arahan Penguatan Penanggulangan Karhutla

Moeldoko mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghadapi masalah Papua, kebakaran hutan, dan lahan yang penuh keprihatinan. Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras menghadapi berbagai persoalan yang ada.

Mantan Panglima TNI itu meminta mahasiswa memiliki empati terhadap kerja keras pemerintah. Moeldoko menyebut, tak sepatutnya mahasiswa atau kelompok masyarakat yang berunjuk rasa memakai bahasa yang kurang pantas.

“Jangan lah. Presiden menghadapi situasi yang tidak mudah, ditambah hal- hal seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus cerminkan sebagai bangsa Indonesia yang beradab,” ujarnya.

Pengamat Politik President University, Prof Muhammad AS Hikam mengingatkan, aksi mahasiswa yang sangat masif ini adalah warning bagi Jokowi. Demo mahasiswa di mana-mana seharusnya menjadi wake up call bagi pemerintah.

Menurut Hikam, awalnya Jokowi mungkin kaget melihat mahasiswa yang biasanya adem-adem saja selama lima tahun terakhir, kini tampil berunjuk rasa di mana-mana. Tapi, menurutnya, aksi tersebut adalah ujian bagi kepemimpinan Jokowi. Apalagi tuntutan mahasiswa itu memang menyuarakan kegelisahan rakyat.

Baca juga : Robert: Di Papua Ada Ribuan Pendatang, Tak Ada Konflik Caci Maki

“Saya yakin Jokowi bisa menghentikan kegaduhan ini,” kata Hikam, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. Hikam menunggu langkah istimewa Jokowi. Dia yakin, Jokowi dapat mengubah situasi ini.

Dia pun menyarankan Jokowi membuka dialog dengan publik. Khususnya para mahasiswa, cendekiawan, mahaguru, tokoh masyarakat, dan sebagainya untuk mencari solusi ini. “Memang ditunggu langkah istimewa Pak Jokowi,” ucap menteri di era Gus Dur ini.

Kata dia, Jokowi harus menjadikan aksi demo ini sebagai pelajaran. Suara mereka harus didengar. “Rakyat Indonesia yang harus menjadi rujukan pemimpin. Bukan para oligarki,” tuntasnya.

Pengamat Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menyampaikan hal yang serupa. Kata dia, suara mahasiswa pada dasarnya adalah suara rakyat. Karena itu, Presiden dan DPR harus bisa mendengar suara mereka.

“Sumber legitimasi Presiden dan DPR adalah mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu,” kata Syamsuddin di akun Twitter miliknya. [BCG/FA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.