Mahfud Tegaskan Pejabat Kemenko Polhukam Tak Terlibat Politik Praktis

RM.id  Rakyat Merdeka - Sehari setelah resmi daftar ke KPU sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam untuk memberi imbauan agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.

"Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres). Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," tegas Menko Polhukam Mahfud MD saat memberi arahan dalam apel pagi di Kemenko Polhukam, Jumat (20/10/23).

Baca juga : Keputusan MK Jadi Karpet Merah Gibran Cawapres, Nia Sjafruddin: Hentikan Drama Dinasti Politik

Mahfud menegaskan, urusan Capres dan Cawapres adalah urusan Mahfud MD sebagai pribadi bukan sebagai Menko Polhukam.

Mahfud meminta pegawai Kemenko Polhukam agar tidak terlibat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya, dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga : MK Jadi Penentu Jalan Politik Gibran

"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral," tambah Mahfud dalam arahannya kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.

Politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam, lanjut Mahfud, adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini.

Baca juga : Dana PIP Tak Tersalurkan, Siswa Bisa Putus Sekolah

Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.

"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," pungkas Mahfud.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.