Genjot Pendapatan Daerah, Pemprov Jatim Gandeng PI 10 Persen WK North Madura II

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani kesepakatan bersama terkait penerimaan dan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi pada North Madura II, Sepanjang dan Pagerungan Utara serta South East Madura di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/11/2023) malam.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Khofifah dengan Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah.

Usai menandatangani kesepakatan bersama ini, Khofifah mengatakan, bila seluruh proses tahapan dapat terlaksana dengan baik, maka ia optimis PI 10 persen ini akan mampu meningkatkan pembangunan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi masing-masing daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan pesan kepada para kepala daerah di acara penandatanganan kesepakatan kerja sama, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/11/2023). (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Karena menurutnya, ketika seluruh tahapan bisa dilakukan, sampai dengan proses pengalihan PI 10 persen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD berjalan lancar, maka akan mampu mengungkit perekonomian di daerah, khususnya bagi daerah pengelola PI 10 persen.

"Insya Allah ini akan mampu meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat. Serta meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Khofifah.

Menurutnya, hal ini sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di daerah tersebut, dan Jawa Timur pada umumnya.

Baca juga : Genjot Pemahaman Keuangan Dan APBN, Kemenkeu Gandeng Pegiat Literasi

Agar seluruh tahapan tersebut berjalan dengan lancar, Khofifah mengajak kepala daerah pengelola PI 10 persen untuk terus melakukan monitoring dan mengikuti perkembangan proses dari setiap tahapan.

Karena, prosesnya ke depan cukup panjang sehingga dibutuhkan sinergi untuk mengawalnya.

"Pak Bupati Sampang dan Ibu Wakil Bupati Sumenep kita harus terus melakukan monitor. Kemudian bersama-sama kita update keberlanjutan tahap demi tahap," ujarnya.

Khofifah mengatakan, ada sepuluh tahapan yang harus dilakukan agar PI 10 persen ini benar-benar terealisasikan. Tidak hanya itu, diperlukan waktu cukup lama agar semua proses bisa terlewati.

"Memang harus saling memonitor, saling bersinergi, dan saling memberikan penguatan supaya tahap demi tahap bisa kita lakukan percepatan," ucap Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah, agar PI 10 persen bisa menjadi sumber pendapatan daerah, maka dibutuhkan semangat dan optimisme. Pasalnya pengelolaannya juga akan memberikan pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok Migas sebagai kontraktor.

Baca juga : Penjualan Batubara Adaro Naik 11 Persen

"PI ini bisa memberikan tidak hanya sekadar sumber pendapatan daerah tetapi juga ada transformasi dari managerial skill dan tentu SDM di masing-masing daerah," ungkap Khofifah.

Hal ini, lanjut Khofifah, karena pengelolaan PI 10 persen dapat memberikan manfaat bagaimana prioritas transparansi mengenai data lifting, cadangan, cost di bidang migas.

Ia berharap semangat, optimisme dan sinergitas semua pihak terus ditumbuhkan untuk dapat melalui semua tahapan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah depan) berfoto bersama para pimpinan perusahaan migas yang ada di Jawa Timur sesusai penandatangan kerja sama di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (22/11/2023). (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

"Mudah-mudahan betul-betul bisa kita ikuti seluruh proses dengan baik dan seksama sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masing-masing daerah," ujar Khofifah.

Apalagi manfaat PI 10 persen di Jatim sudah dirasakan di beberapa wilayah.

"Hal ini telah terealisasi di Wilayah Kerja (WK) Cepu (PT Exxon) dan WK Madura Offshore (PT Santos) yang telah memberikan kontribusi ke PAD," pungkas Khofifah.

Baca juga : Nana Sudjana: Kerja Keras dan Cerdas, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Dukcapil Prima Award

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jatim Muhammad Gunawan Saleh melaporkan Jawa Timur sebagai Lumbung Energi Nasional memiliki potensi cadangan minyak bumi sebesar 719 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan gas bumi sebesar 3282,7 Billion Standard Cubic Feet (BSCF).

Kemudian Perusahaan Migas (K3S) beroperasi sebanyak 28 pada WK Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Adapun status hanya 4 eksplorasi, 16 produksi, dan 8 pengembangan dengan rata-rata produksi minyak bumi sampai Oktober 2023 sebesar 192.942 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan gas bumi sebesar 21.333.763 Million Metric Standard Cubic Feed Day (MMSCFD).

"Jawa Timur saat ini merupakan tempat lumbung energi nasional dan saat ini telah berkontribusi sekitar 650 ribu Barrel Oil per Day (BOPD) atau sebesar 35 persen dari produksi minyak bumi dan sekitar 560 Million Metric Square Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau sebesar 10 persen produksi gas bumi secara nasional," ujar Gunawan.

Turut hadir dalam penandatangan kerja sama ini Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Direktur Operasi Hulu PT MGA Utama, GM PT Energi Mineral Langgeng, PT Petronas Carigali North Madura II.

Hadir pula Komisaris Utama PT Petrogas Jatim Utama, Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama, Direktur PT Petrogas Jatim Utama, Kepala Dinas ESDM Jatim dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.