Wamen ATR Raja Antoni Intruksikan Langkah Mitigasi Konflik Pertanahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, memimpin upacara untuk memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Upacara tersebut dilakukan di Lapangan Kantor Wilayah BPN, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin (27/11/2023).

Acara dimulai pulul 07.30 WIT. Selaku Inspektur Upacara, Raja Antoni, memberikan amanat pada upacara tersebut. 

Baca juga : Cuaca Hari Ini Di Tangerang Hujan Atau Panas? Ini Prakiraan Lengkap BMKG

Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Antoni membuka amanatnya dengan menyebutkan bahwa sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, paradigma pembangunan Indonesia mulai berubah. Awalnya pembangunan dimulai dari Pusat ke Daerah, sedangkan Presiden Jokowi membangun dari Daerah ke Pusat. 

Disebutkan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dalam membangunan tata kelola, Raja Antoni mencontohkan seperti 7 pelayanan prioritas di Kementerian ATR/BPN. Menurut Raja Antoni, Presiden Jokowi menunaikan keadilan pertanahan secara professional. 

Baca juga : Simpul Relawan Anies Solidkan Langkah Garap Basis Pemilih

“Presiden Jokowi sangat peduli dan cinta Papua. Bukan hanya dari segi pembangunan Infrastruktur tetapi juga suprastrukturnya. Di Kementerian ATR/BPN, mencintai Papua dan rakyat Papua dilakukan dengan memberikan pelayanan tata ruang dan pertanahan dengan profesional. 7 layanan prioritas harus menjadi fokus utama karena ini yang langsung terasa oleh rakyat,” sebut Raja Antoni dalam isi pengarahannya. 

Selanjutnya, Wakil Menteri ATR/BPN mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan supaya bergerak secara proaktif dalam melakukan mitigasi serta penyelesaian konflik pertanahan. Mitigasi, kata Raja Antoni, dilakukan dengan proses pendaftaran tanah yang akurat. Adapun penyelesaian konflik tanah dilakukan dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah terkait. 

“Mari kita dorong komunikasi dan kolaborasi dengan Pemda agar menyusun perda Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya kita di BPN akan adminstrasikan tanah-tanah ulayat tersebut dengan cepat dan tepat,” sambung Politisi Partai Solidaritas Indonesia tersebut. 

Baca juga : Menteri Hadi: Kementerian ATR/BPN Masuki Teknologi Blockchain Layanan Pertanahan

Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPB juga meminta supaya jajarannya memberikan perhatian yang maksimal terhadap pengadaan tanah di kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) supaya fasilitas kantor dan layanan publik dapat berjalan secara professional. 

“Mari kita juga berkonsentrasi dalam pengadaan tanah di DOB. Fasilitas kantor dan layanan publik yang menyentuh hak dasar rakyat harus segera terbangun,” pungkas Wakil Menteri ATR/BPN.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.