Dark/Light Mode

Kurangi Tanda Tangan Basah Dan Cap

Anas Genjot Birokrasi ASN Jadi Makin Lincah

Kamis, 30 November 2023 07:30 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada saat sambutan Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Rabu (29/11). (Foto: HUMAS MENPANRB)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada saat sambutan Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Rabu (29/11). (Foto: HUMAS MENPANRB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tancap gas membuat birokrasi di pemerintahan lebih cepat.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan, birokrasi harus berdampak dan tidak berbelit dengan urusan kertas. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai engine dalam birokrasi harus dapat menyele­saikan masalah yang ada dengan pendekatan paling update.

“Kita tidak boleh menyele­saikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam layanan pemerintahan merupakan keharusan,” tegas Anas dalam Peringatan HUT Ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Eks Bupati Banyuwangi dua periode ini menjelaskan, perubahan saat ini terjadi karena dua hal besar, yakni, perkembangan teknologi dan perubahan ha­rapan masyarakat yang terus meningkat terhadap pemerintah.

Karena itu, Anas berharap ASN bisa menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital, budaya digi­tal, serta membentuk layanan digital

Pemerintah secara terpadu dengan mengutamakan kebutu­han masyarakat.

Baca juga : Kementan Ajak Semua Pihak Genjot Produksi Padi Dan Jagung

Menurutnya, sebagai engine, birokrasi harus dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan sesuai tujuan yang diharapkan.

Begitu juga dengan kinerja Pemerintah, baik buruknya sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi yang juga bergantung kepada kinerja ASN.

“Untuk memastikan kondisi prima tersebut, dibutuhkan eko­sistem baik, mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga mengimbau agar para ASN yang merupakan anggota Korpri harus tetap menjunjung netralitas dalam menghadapi masa Pemilu saat ini.

“Korpri salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Keluarga besar Korpri juga harus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Pengu­rus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, arahan untuk menjaga netralitas adalah hal yang mutlak dilakukan oleh ASN agar menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Baca juga : Mandiri Taspen Mudahkan Pembayaran Pensiun ASN Capai BUP Tanpa Dokumen

Tak hanya itu, di usia Korpri yang ke-52 ini, Zudan berharap Korpri dapat terus mendo­rong kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.

Zudan mengungkapkan, saat ini sudah ada 34 provinsi bergerak ke digital dan 412 kabu­paten/kota yang sudah bergerak ke arah digitalisasi.

“Mudah-mudahan tahun de­pan kita bisa bersama-sama mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan meninggalkan tanda tangan basah dan cap, sehingga pelayanan publik dapat terus kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih baik,” harapnya.

Praktisi teknologi Ainun Na­jib menilai, digitalisasi Pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berada pada jalur yang benar untuk terus mencip­takan pelayanan publik makin berkualitas.

“SPBE itu kunci buat kema­juan Indonesia. Apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang semakin terpadu,” ujar Ainun.

Menurutnya, SPBE yang di­wadahi lewat sebuah GovTech nantinya sudah sesuai dan berada pada jalur yang tepat. Seperti di banyak negara dengan digi­talisasi terdepan, keberadaan GovTech sangat dibutuhkan.

Baca juga : Ulama, Kiai dan Masyayikh Berharap Capres Ganjar Lanjutkan Program Keumatan

“Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya Rancangan Per­aturan Presiden tentang Gov­Tech ini,” ungkapnya.

Teknologi digital ini kuncinya di talenta. Dan talenta itu reali­tanya memang harus bisa kom­petitif, atraktif bahkan dengan swasta dan dalam hal ini kita butuh GovTech.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis 30/11/2023 dengan judul Kurangi Tanda Tangan Basah Dan Cap, Anas Genjot Birokrasi ASN Jadi Makin Lincah

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.