Pesta Demokrasi, Masyarakat Harus Tetap Damai Di Dunia Digital

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemanfaatan ruang digital, khususnya media sosial, menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak sebagai media sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan media digital membantu terlaksananya tahapan-tahapan pemilu dengan optimal.

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) membahas cara menciptakan ruang digital yang aman dalam NGOBRAS atau Ngobrol Bareng Legislator dengan tema “Pemilu Damai Ruang Digital Aman” pada Senin (22/1/2024).

Tahun 2024, menjadi tahun terselenggaranya pesta demokrasi. Terselenggaranya Pesta lima tahunan yang damai akan menjadi tolak ukur kedewasaan berdemokrasi bagi masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, penggunaan ruang digital dengan bijak juga dapat menjadi gambaran matangnya literasi masyarakat di dunia maya.

Baca juga : Mahfud MD Pastikan Libatkan Masyarakat Kelola Sumber Daya Alam Indonesia

Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Subarna, pemerintah dan DPR telah menerbitkan UU ITE untuk menjamin ekosistem digital yang akuntabel, aman dan inovatif.

Sehingga, pemilu dalam ruang digital terjamin keamanannya. Karena dapat dipastikan dalam pesta demokrasi penetrasi penggunaan internet akan semakin meningkat.

“Pada Tahun 2024, total pemilih generasi Millennial dan Gen Z mencapai lebih dari 50 persen dari total pemilih, dan paling aktif menggunakan media digital,” ujar Subarna. 

Karena itu, literasi netizen Indonesia harus terus didorong, karena jejak digital akan selalu tertinggal.

Pada Tahun 2019, netizen Indonesia mendapatkan julukan sebagai netizen paling tidak beradab.

Baca juga : Dubes Vasyl Hamianin Harap RI Join KTT Perdamaian Dunia Di Swiss

Hal ini disebabkan karena alat ukur netizen dunia menilai melalui komentar.

Sebagai negara demokrasi masyarakat mewakilkan suaranya melalui wakil rakyat dengan hak suara yang sama.

Di era digital, tantangan utama dalam berdemokrasi adalah terkait pemahaman dan keterlibatan warganet soal politik yang masih terbatas.

Menurut Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Fajar Eri Dianto, dalam berpolitik di dunia digital harus berjejaring dengan cinta kasih. Sebagai netizen yang beradab dan berbudaya, harus menjaga kehormatan. 

"Karena itu, perlu melakukan cek sumber informasi dengan melakukan validasi atas informasi yang akan disebarkan," tuturnya. 

Baca juga : Prabowo: Demokrasi Artinya Rakyat yang Berkuasa

Fajar juga menambahkan, dengan modal kemampuan digital yang dimiliki, netizen Indonesia dapat menjadi agen perubahan dalam membangun wadah berdemokrasi di ruang digital.

Sementara itu, menurut Dosen, Penulis, dan Praktisi Digital Marketing, Dian Ikha Pramayanti, masyarakat Indonesia merupakan pilar dalam indeks informasi dan literasi data.

“60 persen orang Indonesia menggunakan internet. Dan tiap orang menggunakan internet selama 7 jam selama sehari. Karena itu, ruang digital yang maya dapat menjadi ruang nyata,” ujar Dian.

Sehingga meski berselancar di ruang digital, etika tetap perlu agar masyarakat dapat membatasi diri, bijak dan berakhlak.

“Upaya membentengi diri dari tindakan negatif saat membangun relasi sosial dengan menerapkan etika, salah satunya dengan tidak julid. Akan lebih baik lagi jika dapat menciptakan inovasi dan kreativitas dengan mencipta konten-konten yang berkualitas,” imbuh Dian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.