Dark/Light Mode

100 Hari Kerja, AHY Sikat Mafia Tanah Sampai Tuntas

Jumat, 19 April 2024 18:30 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya di acara halalbihalal Kementerian ATR/BPN di rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2024). Foto: Edy Burnama/Rakyat Merdeka
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya di acara halalbihalal Kementerian ATR/BPN di rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2024). Foto: Edy Burnama/Rakyat Merdeka

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan perjalanannya menuju 100 hari menjabatnya.

AHY mengatakan dirinya fokus menumpas mafia tanah yang dinilai meresahkan banyak pihak, termasuk masyarakat.

Baca juga : 551 Ribu Kendaraan Keluar Jakarta Via Tol, Mudik 2024 Ramai Lancar

"Karena memang saya niatkan 100 hari pertama ini saya ingin fokus pada kerja, karena saya harus segera memahami kompleksitas permasalahan ATR/BPN, termasuk juga belanja masalah," kata AHY dalam sambutannya di acara halalbihalal Kementerian ATR/BPN di rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menjelaskan berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan tidak hanya ada di pusat, tapi juga di daerah. Menurutnya, terdapat kompleksitas dalam masalah tata ruang wilayah.

Baca juga : Bejo Jahe Merah Beri Kejutan Pemudik Rosalia Indah Di Subang

"Berdasarkan laporan dan juga pengaduan yang kami dapatkan, ini ragamnya dari mulai terkait dengan overlapping, tumpang-tindih tanah termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, hingga masalah tata ruang wilayah yang harus disusun dengan rapi," jelasnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan pihaknya melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam menyelesaikan berbagai masalah pertanahan.

Baca juga : AQUA Menyerahkan Mobil Pengangkut Sampah untuk Masjid Istiqlal

"Karena tanah itu mendasar. Semua tinggal di atas tanah. Jadi kalau ada masalah di urusan tanah tersebut, tentu semuanya akan mengadukan nasibnya. Ini juga masalah keadilan," ujarnya.

"Jadi tidak melihat statusnya apakah seorang purnawirawan jenderal begitu, pejabat maupun rakyat kecil, masyarakat di akar rumput, kalau urusannya dengan tanah, ini berarti masalah keadilan, hak dan kepastian hukum," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.