Indonesia Bebas Stunting Dimulai Di IKN Nusantara

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai wilayah pertama di Tanah Air yang bebas stunting. Nantinya, IKN menjadi percontohan bagi provinsi lainnya di Indonesia.  

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan, IKN tidak hanya didesain modern fasilitas dan infrastrukturnya. Sumber Daya Manusia (SDM)-nya juga mesti berkualitas.

“Visinya, IKN sebagai kota layak anak yang diakui dunia. Maka penanganan stunting dan gizi buruk pada anak harus ma­sif dan gencar,” ujarnya dalam keterangan pers dikutip, Sabtu (11/5/2024).

Rencana tersebut sudah diba­has Pemerintah. Moedoko juga menceritakan, visi IKN bebas stunting telah disampaikan ke perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus pada isu anak-anak, yakni United Na­tions Children's Fund (UNICEF) Indonesia.

Baca juga : Golkar Jamin Pelantikan Prabowo-Gibran Mulus

Menurutnya, UNICEF perlu mempertimbangkan penguatan IKN, yakni dengan melakukan perluasan pendampingan kepada Pemerintah Daerah di sekitar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Jangan sampai nanti IKN berkembang tapi ada kasus gizi buruk dan stunting di seki­tarnya,” ujar Moeldoko.

Eks Panglima TNI itu menegaskan, saat ini Pemerintah terus bekerja keras mencapai tar­get penurunan stunting, seiring dengan target pembangunan IKN.

Diharapkan, ketika Pemerintahan pindah ke IKN, sudah tidak ada lagi angka stunting dan gizi buruk di sana.

Baca juga : Draf RUU Penyiaran Diributin Netizen

Kepala Badan Kependudu­kan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo optimistis, IKN dapat menjadi percontohan untuk nol stunting. Pihaknya sudah menyampaikan tips kepada Pemda setempat untuk menekan stunting.

“Caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu, ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, se­hingga zero stunting,” tuturnya.

Hal itu disampaikannya usai penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan Otorita IKN, Jumat (10/5/2024).

Hasto memastikan, BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga berdasarkan nama, alamat (by name by address) yang ada di kawasan IKN, serta sudah menampilkan kondisi keluarga secara rinci. Termasuk status risiko stuntingnya.

Baca juga : Bank Mandiri Bikin Bangga

“Kami punya tim pendamping keluarga di sekitar IKN. Mereka yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan mela­hirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.