Dark/Light Mode

Rakor di Ancol

Menteri Halim: Desa Jadi Penopang Ekonomi Nasional

Selasa, 19 November 2019 17:56 WIB
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar pada Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Selasa (19/11).
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar pada Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Selasa (19/11).

RM.id  Rakyat Merdeka - Penguatan desa-desa di Indonesia menjadi penopang bagi kekuatan ekonomi nasional terus disuarakan. Tidak hanya itu, perdesaan juga menjadi penopang kekuatan sosial dan budaya.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Selasa (19/11).

"Penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, mau tidak mau harus diakui itu juga ada pada masyarakat desa. Dan inilah tanggungjawab kita yang sangat berat," ujarnya.

Baca juga : Menteri Teten Imbau Koperasi dan UKM Jadi Pilar Perekonomian Nasional

Dalam hal ini menurutnya, Kemendes memiliki peran strategis bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut.

Sebagai Menteri, ia akan aktif bernegosiasi antar kementerian/lembaga agar target-target pembangunan dapat dijalankan secara maksimal.

"Seperti menyelesaikan kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, ini semua nggak enak. Tapi sebagai tanggung jawab, harus diwujudkan," ujarnya.

Baca juga : BI Dan KNKS Dorong Ekonomi Syariah Go Internasional

Terkait pengentasan permasalahan daerah tertentu di daerah tertinggal, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati mengatakan, hingga tahun 2018 pemerintah telah mengentaskan sebanyak 34 daerah tertentu di daerah tertinggal, dari total target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah.

"Insya allah hingga akhir tahun 2019, dari target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah tertentu akan terentaskan seluruhnya," ujarnya.

Menurutnya, minimnya anggaran dan masih tingginya jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal mendorong seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan Pemerintah Daerah untuk saling bekerjasama.

Baca juga : Tumbuh 4,1 Persen, Industri Masih Jadi Penopang Utama Ekonomi

Terkait hal tersebut, ia mengatakan telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga terkait.

"Adapun program yang disepakati adalah terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Dan penyediaan pelayanan dasar serti elektrifikasi dan sarana air bersih," ujarnya. (DIR)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.