BPK Jadi Auditor Eksternal IMO, RI Bisa Kerek Kualitas Sektor Maritim

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi auditor eksternal International Maritim Organization (IMO) untuk periode 2020-2023. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut, akan dampak positif yang akan didapat Indonesia. Apalagi, Indonesia juga terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 – 2021

"Kita ada dua track nih untuk pengembangan sektor maritim," ujar Agung di Gedung BPK RI, Sabtu (30/11). 

Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia turut menentukan kebijakan dan punya hak suara dalam menentukan hal-hal terkait perkapalan, navigasi, perdagangan internasional, transportasi yang terkait dengan keselamatan. Sementara BPK, masuk ke bagian dalamnya. 

"Kita (BPK) masuk ke dalemannya, ke jeroannya. Bagaimana core lembaga IMO ini. Bagaimana kita mendapatkan informasi untuk melakukan mapping, sebenarnya negara-negara dengan kategori A kaya apa, kategori B seperti apa. Lesson learn apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas sektor kemaritiman kita," tuturnya. 

Baca juga : Ahok Sanggup Capai Target Kurangi Impor Minyak Kita?

Untuk diketahui, ada tiga kategori keanggotaan dalam Dewan IMO di mana anggota Dewan IMO kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, yaitu Jepang, Republik Korea, Italia, China, Yunani, Panama, Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, dan Rusia.

Dewan IMO kategori B terdiri atas 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam International Seaborne Trade atau perdagangan internasional melalui laut yaitu Australia, Jerman, Prancis, Brazil, Spanyol, India, Kanada, Uni Emirat Arab, Brazil dan Argentina.

Sementara Dewan IMO kategori C di mana Indonesia tergabung, terdiri atas 20 negara, memiliki kepentingan khusus dalam transportasi dan navigasi maritim. Selain Indonesia, dalam Dewan IMO kategori C juga terdapat Singapura, Malta, Malaysia, Cyprus, Bahama, Afrika Selatan, Mexico, Chili, Belgia, Mesir, Peru, Moroko, Denmark, Turki, Thailand, Jamaica, Filipina, Kuwait, dan Kenya

Jeroan negara-negara kategori A dan B itu, bakal dilihat BPK. Soalnya, lembaga itu tidak hanya melakukan pengujian akuntabilitas melalui pemeriksaan keuangan, tapi juga dapat melakukan pemeriksaan kinerja organisasi IMO serta dua institusi pendidikan di bawah organisasi itu, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI).

Baca juga : Kadin Didorong Buka Lapangan Kerja Di Sektor Kehutanan

Dari pemeriksaan kinerja itulah, Indonesia bisa mendapat pelajaran. "Bukan dapat bagaimana mereka mendapatkan kinerja lebih baik, tapi unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja itu, melalui proses pemeriksaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat kita gunakan untuk memperbaiki kebijakan sektor maritim kita," harapnya. 

Agung juga berharap, dengan kemenangan BPK ini, pemerintah bisa membuat Indonesia poros maritim dunia yang selama ini masih berupa slogan, menjadi sesuatu yang bersifat definitif. 
"Ini barangkali jadi momentum kita. Siapa tahu ini bisa menstimulasi pemerintah, bangsa ini, bekerjasama, saling bahu membahu, tapi ada persaingan sehat di dalamnya, untuk mewujudkan Indonesia poros maritim dunia," ucap Agung. 

Pada tahap awal, Agung menuturkan, BPK akan berkoordinasi dengan Supreme Audit Institution Ghana, auditor eksternal sebelumnya, untuk bisa memulai audit pendahuluan pada 2020 mendatang. 

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan IMO dapat memberikan rekomendasi standar dan perbaikan dalam bidang maritim. "Saya tidak mengatakan kita itu ketinggalan, tapi kita kejar karena syarat-syarat baru itu menjadi satu hal yang harus menjadi suatu keharusan," ujar Budi.

Baca juga : Kemenhub Dorong Perempuan untuk Berkiprah di Sektor Maritim

Dengan adanya BPK di dalam IMO, Budi menuturkan, Indonesia dapat mengetahui lebih banyak dunia kemaritiman negara maju. Meskipun tak enggan merinci ketertinggalan Indonesia, Budi mengatakan, kekurangan maupun ketertinggalan Indonesia di bidang maritim dapat ditekan.

"Jadi ada satu kolaborasi yang secara tidak langsung, BPK akan melakukan mapping seperti apa anggota-anggota itu dan kita bisa lakukan improvement untuk menentukan dunia maritim depan," ungkapnya. "Kami harap bisa maju lebih cepat dan banyak mengetahui hal-hal yang akan jadi kecenderungan masyarakat kemaritiman," imbuh Budi. [OKT]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.