Dark/Light Mode

Mahfud Ingatkan Terorisme Sangat Berbahaya Bagi Kemanusiaan

Selasa, 28 Januari 2020 17:15 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD/Kemenko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD/Kemenko Polhukam

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa terorisme merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan dan musuh seluruh dunia. Karena itu, ada kontra radikalisasi untuk berperang dengan wacana dan melakukan langkah-langkah pencegahan. 

“Radikalisasi itu kalau sudah terpapar dan itu bisa (deradikalisasi), tapi ada juga yang tetap mengkhawatirkan ketika ada cerita anak berumur 13 tahun sudah sangat reflektif kalau melihat senjata, matanya berbinar ingin membunuh dan sebagainya, makanya itu semua kita sadarkan,” ujar Mahfud dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (28/1). 

Karena itu, pemerintah membuat SKB 11 kementerian dan lembaga yang memuat langkah preventif, kemudian menangani represifnya, dan ada penyelesaian di ujung yaitu deradikalisasi. 

“Itulah sebabnya perlu komitmen, perjanjian yang hari ini diadakan secara internal, di mana setiap pegawai BNPT semuanya punya kewenangan melawan terorisme sebagai tugas negara untuk menegakkan konstitusi, menegakkan hukum,” jelasnya.

Baca juga : Anies Banjir Masalah

Menurut Mahfud, banyak sekali tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, dengan adanya perkembangan terbaru terkait kejahatan terorisme maupun konflik yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. 

Dijelaskan, begitu banyak foreign terrorist fighters atau teroris pelintas batas antar negara. Indonesia kira-kira mempunyai 660 orang teroris pelintas batas yang ada di beberapa negara seperti di Filipina, Suriah dan sebagainya, kemudian ada orang Afghanistan yang menjadi teroris di Poso. 

“Ini mau diapain? Kalau dia ingin pulang, kan dia punya hak secara konstitusi karena tidak boleh seorang pun kehilangan hak kewarganegaraannya. Setiap orang punya hak untuk tinggal sesuai dengan pilihannya, kecuali ada putusan dan ini belum ada putusan hukum apa-apa. Tapi kalau dipulangkan ini bisa jadi masalah, bisa menolak, bagaimana orang sudah dianggap radikal, ikut ISIS di Suriah dipulangkan ke sini,” ucap Mahfud.

“Di sini serba tidak nyaman jadinya, mau jalan ke manaorang menuduhnya teroris, mau masuk kerja juga susah, sehingga bisa jadi dia jadi teroris lagi di sini dan mengajak orang-orang lain untuk jadi teroris. Sekarang kita sedang memikirkan bagaimana 660 orang di luar negeri itu. Dan kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk menghadapi terorisme,” lanjutnya. 

Baca juga : Menag Ingatkan Pegawainya Jangan Ada Manipulasi Laporan Keuangan

Sementara tantangan lain, serangan terhadap aparat penegak hukum juga perlu diantisipasi mengingat bahwa aparat penegak hukum masih dianggap sebagai musuh utama oleh para pelaku teror, seperti BNPT, Densus 88, Polisi, termasuk TNI yang meskipun dalam konsep konstitusi Indonesia militer tidak dianggap sebagai penegak hukum tetapi juga jadi sasaran karena bagian dari musuh teroris. Bahkan, pelaku teroris kini akan semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi.

Dengan semakin terdesaknya ISIS saat ini, potensi tantangan yang dihadapi adalah kembalinya para returnis dari Suriah ke Indonesia yang bisa menimbulkan permasalahan baru dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air. “Karena itu, BNPT harus meningkatkan kualitas penanggulangan terorisme melalui pemenuhan SDM yang unggul, kemampuan teknologi informasi yang memadai serta bersinergi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat,” terang Mahfud.

Penanganan terorisme tidak hanya menitikberatkan pada penindakan akan tetapi lebih diutamakan pada kegiatan atau program-program pencegahan sehingga dapat meredam munculnya bibit-bibit kejahatan tindakan terorisme. 

Karena itu, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, maka indikator kinerja utama BNPT haruslah disusun secara terukur dan selaras dengan indikator kinerja sesuai payung hukum yang ada. 

Baca juga : Mahfud: 187 WNI Terindikasi Terorisme Masih di Suriah

“Saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan berharap kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja hari ini dapat memotivasi seluruh pegawai BNPT untuk dapat mewujudkan BNPT sebagai lembaga pemerintah yang berkinerja tinggi,” katanya. [WHY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.