Dark/Light Mode

Dianggap Ilegal

Gawat, Ratusan Ribu Anak TKI Putus Sekolah

Senin, 4 Februari 2019 09:51 WIB
Salah satu sekolah di perbatasan Malaysia dan Indonesia. (Foto : istimewa)
Salah satu sekolah di perbatasan Malaysia dan Indonesia. (Foto : istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri belum sepenuhnya maksimal. Masalah pendidikan bagi keluarga pekerja migran pun masih diabaikan.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengakui, ada ratusan ribu anak TKI yang bekerja Malaysia, belum bisa merasakan pendidikan. Hal itu disebabkan karena tempat tinggalnya yang sulit dijangkau karena terletak di perbatasan dan status keberadaannya yang dianggap ilegal.

Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak sedang melakukan diplomasi kepada pemerintah Malaysia untuk memperbanyak Community Learning Center (CLC). CLC itu merupakan lembaga pendidikan yang menampung anak-anak TKI yang bekerja di wilayah Malaysia. “Kami terus mengupayakan supaya Malaysia membangun lebih banyak lagi CLC,” kata Tatang.

Saat ini, jumlah CLC masih sangat jauh dari kebutuhan standar yaitu hanya 59 CLC. Sedangkan jumlah anak TKI di wilayah Sabah dan Serawak ini mencapai 84 ribu. Sedangkan di Semenanjung Malaka, belum memiliki CLC sehingga sekitar 40 ribu anak TKI sulit mendapatkan pendidikan.

Baca juga : Bima Arya Resmikan Bus Sekolah

“Anak-anak para TKI masih banyak yang belum bisa sekolah. Sedangkan TKI yang bekerja di Sabah dan Serawak sekitar 400 ribu orang,” ujarnya.

Tatang bilang, CLC dan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak TKI semestinya menjadi tugas pemerintah Malaysia. Karena para TKI itu bekerja di perusahaan-perusahaan konstruksi dan pertanian milik pengusaha Malaysia. “Malaysia harus bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak TKI,” kata Tatang.

Tatang menyebut, masalah pendidikan bagi anak TKI merupakan masalah panjang dan sulit diselesaikan dalam wakti cepat, karena para TKI yang bekerja di Malaysia itu tidak memiliki dokumen alias illegal. Sehingga sulit bagi pemerintah Malaysia untuk menyekolahkan mereka.

“Tapi pemerintah Indonesia terus menuntut pemerintah Malaysia dan perusahaan Malaysia menyediakan fasilitas pendi- dikan berupa CLC lebih banyak lagi,” urainya.

Baca juga : 3 Tahun Dicanangkan, Cetak Sawah Baru 1,2 Juta Hektare

Namun ia mengklaim penanganan masalah pendidikan bagi anak TKI sudah ada kemajuan dengan adanya CLC, dibandingkan dengan 13 tahun lalu anak-anak TKI sama sekali tidak bisa merasakan pendidikan.

“Sejak 13 tahun lalu, CLC itu dipelopori oleh LSM Swedia yang peduli dengan pendidikan, mereka kemudian mendirikan sekolah informasl bagi anak- anak TKI dan sampai sekarang masih terus berlanjut dengan bekerjasama dengan pemerintah kedua negara dan perusahaan. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik,” jelasnya.

Tatang mengungkapkan, sebenarnya pemerintah Malaysia membolehkan anak TKI untuk bersekolah di sekolah-sekolah Malaysia. Tapi, kondisi itu berubah sejak tahun 2000, Malaysia membuat kebijakan anak TKI tidak boleh lagi belajar di sekolah milik Malaysia.

“Sejak tahun 2000 anak TKI dilarang sekolah di sekolah resmi Malaysia, mungkin karena statusnya yang ilegal. Tapi, anak-anak TKI juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan itu harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Malaysia,” jelasnya.

Baca juga : Nurbaya : Kebijakan Infrastruktur Untuk Ketahanan Wilayah

Tak hanya mendirikan CLC, kata Tatang, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memulangkan TKI tersebut ke Tanah Air supaya mendapatkan fasilitas pendidikan lebih mudah. Tapi, upaya itu selalu gagal, lantaran mereka sudah merasa nyaman tinggal di negara tetangga. “Mereka tetap WNI, tapi tinggal di negara lain dengan sta- tus ilegal. Itu hal membuat kami kesulitan karena mereka sudah merasa nyaman, sehingga sulit dipulangkan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, 59 CLC dianggap masih kurang. Karena jumlah anak TKI di wilayah Sabah dan Serawak ini mencapai 84 ribu, dan di wilayah Semananjung Malaka sekitar 40 ribu anak TKI sulit mendapatkan pendidikan karena belum ada fasilitas CLC. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.