Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Kerja Penyuluh Terbukti Mampu Dongkrak Produksi Jagung Dalam Negeri
Presiden: Kita Stop Impor Jagung 3,6 Juta Ton & Ekspor 380 Ribu Ton Di 2018
Sabtu, 9 Februari 2019 05:22 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur produksi komoditas jagung terus meningkat setiap tahunnya. Di awal pemerintahannya, Jokowi harus menghadapi kenyataan adanya kebutuhan importase jagung yang sangat besar nyaris mencapai 4 juta ton setiap tahunnya. Dia pun memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengejar swasembada jagung. Hasilnya, Indonesia kini bahkan telah ekspor ratusan ribu ton jagung ke berbagai negara.
"Sepanjang 2014-2018, produktivitas jagung kita meningkat. Impor turun tajam dari 3,6 juta ton jadi hanya 180 ribu ton saja. Impor berkurang hampir 3,4 juta ton,” kata Presiden Jokowi dalam Silaturahmi Nasional dengan para THL-TBPP se-Indonesia dengan tema “Satu Tekad Satu Tujuan, Kedaulatan Pangan Nasional” di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2) lalu.
Bagi Jokowi, penurunan signifikan impor untuk jagung ini menunjukkan bahwa produksi jagung para petani dalam negeri terus mengalami peningkatan. Kendati masih ada impor, namun di sisi lain para petani juga sudah ekspor jagung 380 ribu ton ke berbagai negara.“Ini atas kerja keras bapak dan ibu THL-TBPP yang membantu para petani meningkatkan hasil pertanian,” katanya.
Atas dasar itu, sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah para penyuluh, Jokowi pastikan pemerintah selalu berupaya memberikan perhatian luar biasa kepada para THL-TBPP terkait status kepegawaiannya. “Kita bicara apa adanya, Problem THL-TBPP kita selesaikan secara bertahap. Kita siapkan dulu payung hukumnya, agar tidak nabrak-nabrak undang-undang. Besok saya akan panggil Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negaara dan Reformasi Birokrasi), saya akan tanya aturannya seperti apa?,” tutur Jokowi.
Baca juga : Agar Berdaya Saing, Industri Migas Harus Tekan Biaya Operasional
Dia pun berpesan kepada kepada para penyuluh agar senantiasa terus mengawal dan mendampingi para petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Kendati sudah banyak keberhasilan yang dicapai tetap saja masih ada pekerjaan besar yang harus terus dikerjakan. Salah satunya terkait pengawalan harga jagung untuk antisipasi harga anjlok di setiap kali panen raya.
“Perlu diatur waktu penanaman agar saat panen tidak over supply yang mengakibatkan harga anjlok. Diperlukan pengaturan-pengaturan, komunikasi antara kita di seluruh tanah air untuk menjaga supply dan demand pada manajemen makro,” tambah Jokowi.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kebijakan pemerintah telah membuahkan hasil luar biasa pada Era Kabinet Jokowi-JK. Ia mencontohkan, terkait produktivitas jagung, tidak lepas dari inisiatif Kementan untuk menetapkan aturan harga jagung di petani minimal Rp 3.150 per kg pada awal pemerintahan. Kebijakan ini juga ditopang dengan program lain terkait produksi jagung secara besar- besaran baik melalui pemanfaatan benih unggul jagung tongkol dua dan jagung hibrida. Selain itu juga dilakukan peningkatan Indeks Pertanaman jagung di sawah, perluasan di lahan kering, integrasi jagung-sawit lewat tumpangsari, tanam jagung di lahan hutan.
“Karena sekarang harga sudah baik, di lahan seperti kuburan, pematang sawah dan pinggir jalan pun ditanami jagung saat ini. Pemuda tani milenial pun bertanam jagung karena me- nguntungkan,” jelas Amran.
Baca juga : Airlangga: Santripreneur Pacu Ekonomi Nasional
Amran, menyatakan dari aspek hilir, Kementan juga memperhatikan disediakan sarana pasca panen dan bermitra dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Hasilnya produksi meningkat Sehingga Indonesia mampu menyetop impor 3,5 juta ton, dalam hitungan kasar bila dihtung selama 4 tahun itu setara Rp 40 triliun. Pada 2017, Amran menyatakan tidak impor jagung pakan ternak, dan bahkan tahun 2018 sudah ekspor 341 ribu ton.
Hasilnya pun luar biasa. Data dari FAO atau Badan Pangan Dunia PBB menunjukkan bahwa di 2018 ini, Indonesia menempati peringkat 8 produsen jagung terbesar dunia setelah Amerika Serikat, China, Brasil, Argentina, Ukraina, Mexico dan India. “Memang ada impor sisa 130 ribu ton pada akhir 2018 oleh Bulog, bukan oleh swasta. Ini dibagikan khusus peternak kecil untuk pakan unggasnya dan sebagai stock berjaga-jaga, (tapi) tidak dijual bebas di pasar,” tegas Amran.
Dalam kesempatan tersebut, menteri asal Bone, Sulawesi Selatan ini juga menegaskan bahwa THL-TBPP ini sangat diperlukan. Karena itu, pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak kerja THL-TBPP yang telah diteken berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.67 tahun 2019 tentang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementan Tahun 2019 dengan mengangkat sekitar 12.548 orang THL-TBPP di Seluruh Indonesia. Adapun pengangkatan berdasarkan pengalaman mendampingi petani dimana ada yang sudah berpengalaman sampai dengan 13 tahun mendampingi petani.
“Kalau bicara THL- TBPP, ya lihat saya sekarang. Saya adalah penyuluh, suatu saat nanti yang hadir disini bisa juga menjadi Menteri Pertanian,” tutur Amran. Untuk diketahui, hingga sekarang jumlah penyuluh pertanian pusat dan daerah terdiri dari PNS 31.511 orang termasuk pengangkatan CPNS 2017 sebanyak 6.033 orang dan jumlah THL-TBPP sebanyak 12.548 orang.
Baca juga : Mendagri Batal Lantik Anak Buah Yang Tidak Setor LHKPN
Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Nasional (FK Nas) THL TBPP, Gunadi menuturkan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian membahas nasib para THL- TBPP. THL-TBPP ini adalah Tenaga Harian Lepas (kontrak) Penyuluh Pertanian yang direkut oleh Pemerintah Pusat yakni Kementrian Pertanian RI sejak tahun 2007-2009 untuk menjaga kedaulatan pangan. Adapun tugas utama mendampingi petani dalam melaksanakan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, penangan pasca panen serta pemasaran hasil. “Jadi intinya THL-TBPP adalah wakil pemerintah yang hadir di tengah-tengah petani,” tegas Gunadi.
Gunadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat sebanyaki 6.058 THLTBPP usia dibawah 35 tahun menjadi Penyuluh Pertanian PNS meskipun pemerintah sebelumnya memberlakukan moraturium pengangkatan PNS. Ini juga sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan kepada 17.000 penyuluh THL TBPP dan Tenaga Teknis Pertanian lainnya untuk mengikuti tes ASN yang rencananya akan dimulai awal bulan Februari tahun 2019.
“Akan menjadi semakin sempurna nikmat yang kami rasakan jika Bapak Presiden Joko Widodo berkenan menerbitkan Keppres bagi pengangkatan THL-TBPP usia diatas 35 tahun menjadi CPNS sebagaimana Keppres Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Dokter Gigi dan Bidan PTT,” harapnya. [TIM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya