Dark/Light Mode

Pemerintah Diserang

Menko Mahfud Pasang Badan

Jumat, 24 April 2020 04:20 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: IG@mohmahfudmd)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: IG@mohmahfudmd)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud MD tidak terima dengan tudingan yang menyebut pemerintah tak serius menangani pandemi Covid-19. Dia pasang badan melawan segala tudingan itu. Mahfud menegaskan, sebelum corona masuk ke Indonesia, pemerintah sudah siap-siap dan sudah melakukan antisipasi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Webinar bersama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Rabu (22/4). "Ini mau saya tekankan, pada kesempatan ini, mumpung kita ketemu. Karena ada yang menuding pemerintah ini main-main, tidak sungguh-sungguh. Sejak awal pemerintah sudah sungguh-sungguh," tegas Mahfud.

Berbagai kebijakan yang dimaksud Mahfud antara lain membatasi penerbangan dari dan menuju China pada akhir Januari, menjemput ratusan WNI dari Wuhan yang kemudian diobservasi di Natuna, menyiapkan rumah sakit khusus di Pulau Galang. Kata Mahfud, ini dilakukan sebulan sebelum Presiden Jokowi mengumumkan pasien pertama corona di Indonesia yang tertular warga negara Jepang saat acara dansa, di Kemang, Jakarta Selatan, 2 Maret lalu.

"Pada awal Februari tahun 2020, pemerintah sudah memutuskan membuat rumah sakit khusus. Pada waktu itu, sebulan sebelum penyakit itu resmi masuk ditemukan di Indonesia. Kita sudah mendirikan rumah sakit khusus karena kita sungguh-sungguh," tegas Mahfud.

Baca juga : Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Jumat 24 April 2020

Terkait ekonomi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut, pemerintah sudah merelaksasi sektor keuangan dan perbankan. Ratusan triliun dana bantuan sosial (Bansos) juga disiapkan. Semata-mata untuk meringankan dampak pandemi ini dan sebagai stimulus perekonomian.

"Sekarang misalnya, sedang mendata akan memberi kepada orang-orang miskin yang terdampak Covid-19 ini setiap bulan Rp 600 ribu selama 3 bulan ke depan. Pemerintah juga mengumumkan penundaan pembayaran kredit dan bunga-bunga utang, subsidi bahan pokok dari pemerintah, bantuan uang tunai, dan berbagai langkah stimulus ekonomi lainnya. Itu yang dilakukan pemerintah," terangnya.

Sebab itu, Mahfud meminta, jangan ada lagi yang bilang pemerintah tidak serius. Dia juga mengimbau agar seluruh elemen bangsa bahu-membahu memerangi virus ini. Sehingga pandemi bisa cepat berakhir, dan Indonesia bisa segera recovery.

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Dia mengakui, tingginya tingkat kematian pasien Covid-19 di Indonesia lantaran keterbatasan untuk mendeteksi dini virus tersebut. "Tingkat kematian yang tinggi untuk Covid-19 di Indonesia saat ini karena keterbatasan dan keterlambatan untuk deteksi dini," ujar Wiku, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Baca juga : Pemerintah Sudah Transfer 100 Persen Uang Kartu Pra-Kerja Gelombang I

Wiku mengatakan, pemerintah telah berupaya keras meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian tes reagen PCR maupun rapid test untuk mendeteksi pasien yang terjangkit Covid-19. Di sisi lain, tingginya jumlah pasien meninggal juga menunjukkan transparansi data kepada publik. "Sebagai Gugus Tugas, kami perlu menjawab dan memastikan masyarakat yang terus bertanya tentang transparansi data," katanya.

Sampai saat ini, jumlah pasien positif dan meninggal akibat Covid-19 memang masih naik. Per kemarin, ada penambahan 357 kasus. Sehingga total akumulasinya menjadi 7.775 orang. "Konfirmasi positif mencapai 7.775 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto, melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.

Untuk pasien meninggal, ada penambahan 11 orang. Sehingga jumlah totalnya menjadi 647 orang. Meski begitu, ada kabar baik bahwa jumlah yang sembuh terus naik juga. Per hari ini, ada 47 orang baru yang dinyatakan sembuh. Sehingga totalnya menjadi 960 orang sembuh. "Konfirmasi positif yang sembuh mencapai 960 orang," ucap Yuri.

Ekonom senior Kwik Kian Gie meminta pemerintah tidak hanya fokus melakukan penanganan. Jika tidak ingin dibilang terlambat lagi, Jokowi harus menyusun kebijakan setelah pandemi ini selesai. Pernyataan itu dia tulis dalam akun Twitter miliknya @kiangiekwik. Kwik mengingatkan agar pemerintah mulai memikirkan sektor yang terdampak. "Pembahasan yang lalu saya akhiri dengan mengajak kita semua, terutama penyusun kebijakan publik, untuk mulai memikirkan kesulitan dalam semua bidang dan sektor kehidupan sebagai akibat dari Covid-19,” cuitnya.

Baca juga : Pemerintah Dinilai Sudah Tanggap Hadapi Pandemi Covid-19

Instrumen yang dilakukan, kata Kwik, pemerintah bisa membentuk tim khusus. Tujuannya, memperkirakan seluruh sektor yang terdampak dan menyiapkan formula tepat untuk memulihkannya. Sehingga, usai pandemi ini berakhir, kebijakan bisa langsung dirasakan.

Kwik juga menyarankan pemerintah mengajak para ahli. Jangan lagi berpikir dari kubu mana. Mengingat tujuannya untuk pemulihan Indonesia. “Kalau tidak mampu, dengarkanlah para ahli walaupin mereka bukan anggota atau kader politik,” paparnya.

Kata dia, sejumlah negara sudah mengalihkan perhatiannya terhadap penanganan setelah Covid-19. Upaya ini harus dijadikan momentum agar proses recovery lebih cepat. “Setelah mengamati berbagai TV resmi dari mancanegara yang kebanyakan dibiayai oleh pemerintah tanpa diganggu oleh iklan-iklan dengan para pembicaranya yang sangat tinggi pengetahuannya mereka sudah tidak terlampai fokus pada Covid-19 saja,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.