Dark/Light Mode

Didukung Menteri LHK

IPB dan UI Matangkan Studi Diplomasi Lingkungan

Minggu, 14 Juni 2020 21:07 WIB
Menteri LHK, Siti Nurbaya halal bihalal secara online oleh impunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL)  IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu  (13/06)
Menteri LHK, Siti Nurbaya halal bihalal secara online oleh impunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL) IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu (13/06)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mendukung pengembangan Studi Environmental Diplomacy yang digagas Rektor IPB. Studi ini telah dibahas dan siap diterapkan di IPB dan UI untuk terhindar dari perilaku hegemonial atas sumberdaya alam  dan lingkungan, yang dapat mengancam keilmuan

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam sambutan pada halal bihalal secara online yang diselenggarakan Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL)  IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu  (13/06)

“Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang  mengandung polaritas politik,” ujar Siti. 

Untuk itu, Menteri LHK akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy. Bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB  dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol  Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan   yang harus dapat diatasi dengan baik. 

Baca juga : Di Forum Dunia, Menteri Halim Beberkan Cara Desa Lawan Covid

Eks Sekjen DPD ini menyatakan, bahwa persoalan dan  masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta  metode analisis  deforestasi  adalah yang utama sedang dalam ‘pertarungan hegemonial ilmiah itu’.

Isu  lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing  dan natural capital.  Dengan gambaran itu, Dewan Penasehat Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki) ini menyatakan, dukungan penuh kepada IPB dan UI  untuk penyiapan program-program studi  yang relevan menjawab masalah yang sedang dihadapi Indonesia. 

Lebih lanjut, Siti menyatakan, bahwa perjuangan menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD  1945 yaitu  melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. 

Secara khusus,  Menteri LHK  juga  menyoroti soal pandemi Covid-19  yang dikelola dengan  langkah-langkah  pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan. Ia  menegaskan pentingnya  untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance

Baca juga : Banteng Jabar Matangkan Strategi Pilkada

“Artinya keterbukaan dan ketertiban dalam praktek, aturan pokok harus secara luas diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Hal ini semakin diperlukan pada konteks, misalnya RUU Cipta Kerja dengan orientasi  kemudahan berusaha  dan penyederhanaan izin lingkungan. 

Siti juga menyebutkan persoalan lingkungan semakin nyata masuk dalam perspektif politik ketimbang soal teknis pencemaran. 

“Sejak 2017-2018 pengelolaan lingkungan hidup sudah masuk atau menjadi mainstream pembangunan nasional  sebagaimana di formalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Hal ini sangat berarti, setara dengan mainstream gender dan penurunan angka kemiskinan,”katanya. 

Selanjutnya, dari halal-bihalal ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung seperti workshops dan FGD penyiapan  program studi, juga tentang penguatan aktualisasi environmental governance, pemantapan daya dukung dan daya tampung untuk  tujuan pembangunan tertentu serta persoalan metodis dalam hal deforestasi, Karhutla dan karbon. 

Baca juga : Menteri Tito Laksanakan Sholat Jumat Pertama di Masa Pandemi

Turut hadir dalam halal bihahal , Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman, Rektor IPB Prof Arif Satria, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah,  dosen, alumni se-Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.