Jokowi Tenangkan Hati Para Jenderal

 Sebelumnya 
Dengan lugas, Jokowi menyampaikan kembali bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Apalagi, payung hukumnya sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan di dalamnya. Mulai dari Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 hingga Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999.

“Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak raguragu mengenai hal itu,” terang mantan Wali Kota Solo itu.

Baca juga : Kali Ini, Maunya PDIP `Digantung` Jokowi

Usai pertemuan, Mahfud mengaku dari sekian banyak hal yang dibicarakan, adalah ideologi Pancasila yang menjadi fokus pembicaraan. Mereka tidak ingin Pancasila tercabik-cabik oleh paham liberalisme, komunisme dan radikalisme.

“Tadi didiskusikan dengan Bapak Presiden, legiun veteran dan purnawirawan TNI itu menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret. Tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir tadi bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca juga : Dimotori PDIP, Ditolak Ulama, DPR, Tobatlah!

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah pemerintah menunda pembahasan RUU HIP sudah tepat. “Jika pemerintah tak menunda pem bahasan RUU HIP, maka pemerintah akan semakin bonyok. Semakin terdegradasi kepercayaannya di mata masyarakat,” kata Ujang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meskipun diakuinya, langkah tersebut punya konsekwensi politik. Yakni harus berhadap-hadapan dengan partai pengusungnya: PDIP. “Dari pada berhadap-hadapan dengan rakyat. Lebih baik berhadapan dengan PDIP, ” tandasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.