Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak, yang akan digelar 9 Desember 2020.
Pilkada tidak mungkin lagi ditunda, meskipun masa pandemi Covid 19 masih berlangsung. Sebab, dampak penundaan Pilkada bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.
Hal tersebut, diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud MD dalam Webinar Internasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kedeputian l Kemenko Polhukam, Bawaslu dan GIZ, Kamis (25/06).
Baca juga : Mendagri Dorong Calon Kepala Daerah Adu Inovasi Di Pilkada Serentak
“Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT-kan terus, karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020,” ujar Mahfud MD, yang bertindak sebagai pembicara utama tersebut.
Diakui oleh Mahfud, ada yang khawatir itu akan boros dan meminta kalau bisa ditunda terus. Tapi kalau itu yang terjadi, menurut dia, yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih banyak.
Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah berdialog, membicarakan solusi.
Baca juga : Wamenhan Minta Ketahanan Pangan Diperkuat
“Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” ujar Mahfud.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
Dengan adanya masukan tersebut diharapkan Mahfud, Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi. Diingatkan pula, dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga : Kemendagri dan Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada Serentak 2020
“Silakann beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi tidak turun,” pinta Mahfud.
“Kemudian perlu juga masukan, bagaimana agar partisipasi publik meningkat, bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” tambahnya.
Menko Polhukam juga berharap kepada penyelenggara Webinar untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut, agar bisa dijadikan masukan yang lebih teknis operasional, dengan prinsip berkualitas, bebas korupsi, dan aman dari Covid pada penyelenggaraan Pilkada mendatang. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
