Meski Tuai Kontroversi, Nadiem Tetap Lanjutkan Program Organisasi Penggerak

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik, Mendikbud Nadiem Makarim memastikan tak akan menghentikan program itu. Program itu akan tetap dilaksanakan.

"Yang sudah pasti program ini ke depan harus maju karena begitu banyak semangat yang sudah lolos di program ini," ujar Nadiem, dalam konferensi pers yang digelar setelah dia mengunjungi beberapa sekolah di Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7). 

Baca juga : Minta Masukan Program Organisasi Penggerak, Kemendikbud Sambangi KPK

Lewat program itu, kata Nadiem, Kemendikbud ingin belajar dari pergerakan pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Dia memastikan, Kemendikbud akan melakukan verifikasi ulang terhadap organisasi yang masuk sebagai peserta POP. Verifikasi ulang ini untuk memastikan organisasi-organisasi kredibel, memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki nilai-nilai yang baik.

"Setelah itu, kami akan mengevaluasi di akhir 4 pekan itu. Kami akan mengevaluasi dan memberi jaminan apakah perlu timingnya ditunda atau tidak, atau kita masih jalan atau tidak," tutur Nadiem.

Baca juga : Resmi Beroperasi, Pertamina Luncurkan Pertashop Pertama di Pulau Sulawesi

Eks bos Gojek itu pun menyatakan akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengevaluasi dan memberikan penilaian mengenai sistem program tersebut. Nadirm juga tetap mengharapkan dukungan dari dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ikut program tersebut.

"Juga membimbing kita dan memberi masukan-masukan bagaimana untuk menyempurnakan programnya ke depan. Jadi, insya Allah dengan itu kita akan bisa bersatu lagi dan menjadikan mimpi kita untuk anak penerus bangsa, satu realita," tandasnya. 

Baca juga : Meski Ditinggal PKS, Demokrat Tetap Ikut di Pilkada Bengkalis

POP gagasan Nadiem ini sebelumnya menuai kontroversi. Penyebabnya, masuknya dua yayasan "konglomerat" yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam daftar. Keduanya masuk dalam kategori gajah, yang akan menerima dana Rp 20 miliar per tahun. 

Buntut dari polemik ini, Muhammadiyah, NU, dan PGRI mundur dari keikutsertaannya dalam program ini. Nadiem sendiri sudah meminta maaf kepada ketiga organisasi itu. Namun, ketiganya bersikukuh tetap mundur dari POP. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.