Ridwan Kamil Klaim Tidak Ada Zona Merah Di Jabar

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengklaim tidak ada lagi zona merah atau risiko tinggi penyebaran virus corona di wilayahnya. Kabar gembira ini dipaparkannya saat bertemu Presiden Jokowi di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

“Update mingguan dari 6 sampai 9 Agustus 2020 tidak ada zona merah lagi pak,” ungkap Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil.

Emil menuturkan, Kota Depok terakhir yang sempat menjadi zona merah Covid-19. Namun setelah pemerintah daerah melakukan kontrol yang ketat, Depok berangsur membaik.

Menurutnya, dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar, 14 kabupaten/kota masuk kategori zona oranye atau risiko sedang dan 13 lainnya termasuk zona kuning atau risiko rendah.

Baca juga : Bos KPK Berikan Arahan Pilkada Bersih Di Lampung

Dengan kondisi itu, Emil menyatakan, Jabar kini sedang memulai percobaan sekolah tatap muka di zona hijau atau aman Covid-19. Dia menjelaskan, zona aman penyebaran Covid-19 banyak ditemui di wilayah Jabar yang masih di pedalaman.

“Kami sudah mulai hati-hati sekolah tatap muka, Pak. Jadi kami percobaan dengan ketat, karena Jabar mohon izin, Pak, banyak gunung, pedalaman yang memang nggak ada Covid,” jelas Emil.

Menanggapi kondisi itu, Jokowi meminta Emil terus menjaga wilayahnya agar tak masuk zona merah Covid-19. Lebih jauh lagi, bisa mengubah wilayah yang kini termasuk zona kuning berubah menjadi zona hijau.

“Kondisi di Jabar rata-rata semua sudah di posisi warna kuning dan hijau. Saya harapkan ini terus dipertahankan, dikendalikan, syukur yang kuning bisa dilarikan semuanya ke hijau,” kata Jokowi.

Baca juga : Ridwan Kamil : Vaksin Covid-19 Bisa Dibagikan Januari 2021

Jokowi mengingatkan, ancaman Covid-19 akan terus ada sampai vaksin dapat diproduksi massal dan diberikan kepada seluruh masyarakat.

“Sekali lagi ancaman Covid-19 ini belum selesai sampai nanti yang namanya vaksin ini bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di Tanah Air,” imbuhnya.

Jokowi meminta kepada jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah menerapkan prinsip gas dan rem dalam penanganan virus corona dan dampak ekonomi yang timbul.

Ditegaskannya, urusan kesehatan dan ekonomi, keduanya hal yang sama-sama penting. Tidak bisa hanya urusi Covid-19, tetapi ekonomi tidak diurus. Hal itu akan menimbulkan problem sosial ekonomi di masyarakat.

Baca juga : Hari Ke 12, Polri Tindak 28 Ribu Kendaraan Saat Operasi Patuh Jaya

Prinsip gas dan rem yang dimaksud Jokowi adalah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19 melalui sejumlah tahapan, termasuk prioritas sektor yang dibuka mulai dari yang rendah.

“Membuka sebuah wilayah dengan melihat kondisi yang ada, jangan langsung buka. Timing (waktu) ini penting sekali. Tahapan yang harus dilakukan, sektor yang risiko rendah didahulukan, yang tinggi di-rem. Jangan sampai kita masuk new normal dianggap sudah nggak ada masalah. Ini yang harus diingat,” tegasnya.

Terkait dampak ekonomi, Jokowi menegaskan, pemerintah menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial. Salah satunya bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

“Saya ingatkan kembali, urusan bansos dicek betul. Jangan sampai ada masyarakat kekurangan, yang berkaitan dengan sembako. Kita memiliki kemampuan untuk memberikan itu ke masyarakat,” imbuhnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.