Launching 3 Aplikasi, BUMN Serius Beli Barang dan Jasa Dari UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018, meminta kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020. Potensi alokasi anggaran sekitar Rp 307 triliun dari belanja kementerian/lembaga diharap bisa dimanfaatkan UMKM.

Di saat yang sama, Kementerian BUMN juga menginstruksikan para perusahaan BUMN untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM. Hal ini sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi dimulai dari UMKM.

Saat ini Kementerian BUMN telah meluncurkan Pasar Digital (PaDi) UMKM yang melibatkan sembilan BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Telkom, Pertamina, PNM, Pegadaian, Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP dan Pupuk Indonesia.

Hari ini, melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga meluncurkan laman khusus produk UMKM bertajuk Bela Pengadaan dan Laman UMKM. Di mana upaya ini selaras dengan PaDi UMKM yang berkomitmen mendukung pemulihan UMKM di tengah Covid-19.

Baca juga : Ini Daftar Lengkap 53 Tokoh Penerima Anugerah Tanda Jasa dari Jokowi

Peluncuran program ini dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, MenkopUKM Teten Masduki, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri II Kartika Wiriatmadja dan pimpinan BUMN.

Diakui Teten, pandemi membawa dampak besar bagi UMKM dari sisi pembiayaan hingga permintaan yang turun. Pemerintah bersama sinergi dengan kementerian lain menyusun program bagaimana UMKM bisa bangkit, dari restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi pajak, dan dalam waktu dekat pula Bantuan Presiden Produktif di usaha mikro yang belum bankable.

“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020. Ada alokasi sekitar Rp 307 triliun ini yang penting untuk dioptimalkan dari belanja kementrian/lembaga,” ujar Teten dalam acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual di Jakarta, Senin (17/8). 

Namun katanya, kebijakan ini tetap butuh afirmasi dari semua K/L dan telah berkomunikasi intensif tentang peluang UMKM laman e-catalog UMKM Bela Pengadaan Langsung dan Pengadaan Langsung secara elektronik, inisiasi tambahan laman e-catalog sejak akhir 2019, sebagai bentuk keberpihakan ke UMKM agar bisa bermain di level yang sama tak berhadapan dengan usaha besar. 

Baca juga : Kenalkan Aplikasi Selly, Gojek Bantu UMKM Go Digital

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peran BUMN di tengah pandemi Covid-19, bagaimana memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, proyek strategis tetap dijalankan.

“Suka tidak suka saat ini apa yang dilakukan pemerintah dan BUMN sebagai upaya penyimbang BUMN. Dengan Kemenkop tak hanya bantu pendanaan ultra mikro, tetapi juga terus membuka akses lebih besar lagi. Contohnya PaDi, bagi pengadaan barang mulai dari Rp 250 juta -Rp 4 miliar tak ada lagi BUMN ikut tender, kami membangun ekosistem sehat untuk UMKM,” jelasnya 

Bersama Smesco dan Sarinah, Kementerian BUMN juga bersinergi dalam promosi produk dan upgrade standar barang UMKM agar lebih baik lagi.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menambahkan, Presiden melalui Perpres 16 Tahun 2018, nilai paket pengadaan untuk usaha kecil senilai Rp 2,5 miliar, harus didorong aplikasi yang mudah.

Baca juga : Yakin Masih Hidup, KPK Terus Buru Harun Masiku

“UMKM yang berpotensi memenuhi standarisasi produk, transformasi digital dengan cara sederhana dengan pengadaan secara elektronik di daerah-daerah dan cashless. Menteri dan Kepala Lembaga, dan Pemda diharapkan untuk juga dorong pengadaan nilai-nilai di bawah Rp 50-200 juta menggunakan produk dalam negeri dan UMKM lewat aplikasi,” imbuhnya. 

Tercatat dari 2008-2020, sekitar 47 persen atau 180 ribu UMKM telah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik. Diharapkan UMKM juga bisa ikut pengadaan dari nilai pengadaan yang dicadangkan total dari anggaran pemerintah sebesar 41 persen (Rp 307 triliun), di mana saat ini nilai pengadaan yang sudah dilaksanakan sebanyak Rp 56 triliun atau sebesar 26 persen di 2020. [DWI]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.