Giliran Erick Yang Sowan Ke Wapres

 Sebelumnya 
Meski begitu, hitungan Erick, jumlah tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan vaksinasi massal rakyat Indonesia. Mengingat, satu orang akan disuntik vaksin Covid-19 dua kali. Dengan jumlah sebanyak 340 juta dosis, dia menyebut hanya untuk 170 juta rakyat. 

Atas dasar inilah, pemerintah melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan lain. Di antaranya Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), Badan Kesehatan Dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer. “Semua dijajaki. Kalau sampai 70 persen bisa tercover, kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan,” ungkap bekas ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini. 

Baca juga : Anies Melawan Balik

Selain bekerja sama dengan luar negeri, Erick akan terus berupaya menghasilkan vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Merah Putih yang melibatkan lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi negeri, dan Bio Farma. 

Erick memandang, Indonesia tak hanya mampu mengandalkan vaksin dari kerja sama business to business. Sebab itu, pembuatan Vaksin Merah Putih juga menjadi prioritas utama pemerintah, dan ditargetkan dapat mulai diproduksi pada 2022. “Saya sampaikan kepada Wapres bahwa Vaksin Merah Putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan, insya Allah, uji klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan. Sehingga pada 2022 kita mulai produksi Vaksin Merah Putih,” tukasnya. 

Baca juga : Khofifah Sudah Kasih Payung Sebelum Hujan

Seperti diketahui, banyak pihak yang bertanya soal kehalalan vaksin Corona produksi Sinovac yang saat ini sedang memasuki uji tahap III di Bandung, Jawa Barat. Mengingat belum ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang status vaksin tersebut. 

Wapres meminta proses pemberian sertifikasi halal bagi vaksin Corona dipercepat. Sehingga, sebelum diedarkan ke masyarakat, status halal vaksin sudah keluar. Ketua MUI nonaktif ini meminta pihak terkait penerbitan sertifikasi halal vaksin Covid-19, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama proaktif berkoordinasi agar sertifikasi halal dapat keluar. 

Baca juga : Ternyata, Masih Ada Menteri Yang Belum Sowan Ke Wapres

“Saya minta kepada LPPOM dan Komisi Fatwa MUI supaya ikut proaktif, dan juga kepada Badan Penyelenggara Produk Halal, jangan menunggu bola, untuk vaksin ini jangan menunggu, harus menjemput bola,” kata Ma’ruf, Kamis (27/8). 

Ma’ruf menilai, sertifikasi halal bagi vaksin corona menjadi sangat penting untuk Indonesia karena masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu terhadap label kehalalannya. “Ini jangan jadi masalah. Jangan terjadi seperti vaksin Measles Rubella (MR) itu yang kemudian targetnya tidak tercapai,” ujar mantan Rais Aam PBNU ini. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.