Jokowi Minta Fintech Bantu Tingkatkan Inklusi Keuangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Fintech juga menambah akses masyarakat terhadap pembiayaan. 

Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat membuka Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020, Rabu (11/11). Dalam pembukaannya, Jokowi membahas. “Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Recovery”.

Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020 yang akan berlangsung dari 11-25 November 2020 diawali dengan kegiatan Indonesia Fintech Summit (IFS) 2020 pada 11-12 November, yang bertemakan “To Survive and To Thrive: Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia’s Financial Services”.

Menurut Jokowi, masih ada pekerjaan rumah besar pemerintah yaitu meningkatkan indeks inklusi keuangan. pasalnya, saat ini masih tertinggal dibandingkan beberapa negara lain. Dia berharap, para inovator fintech tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online, tetapi sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat,

Baca juga : Ini Manfaat BBM Ron Tinggi Bagi Kendaraan

“Fintech juga diharapkan dapat mendampingi perencanaan keuangan serta memperluas UMKM dalam hal akses pemasaran e-commerce. Selain itu, para pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik serta memitigasi berbagai potensi risiko yang ada,” ujarnya.

Berfokus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendukung transformasi digital, Indonesia Fintech Summit 2020 menjadi upaya sinergi antara para pelaku industri fintech dan regulator. Terutama di tengah masa pandemi, kolaborasi yang dijalin harus semakin gencar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2020 yang membaik, didorong meningkatnya realisasi stimulus Pemerintah serta mulai membaiknya mobilitas masyarakat dan permintaan global.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, ada dua poin menuju Indonesia Maju, yaitu Optimis dan Digitalisasi. Optimis, pertumbuhan ekonomi kuartal IV akan membaik dan tahun depan akan mencapai 5 persen dan lima tahun ke depan mencapai 6 persen. 

Sedangkan digitalisasi, merupakan salah satu kunci sumber pertumbuhan ekonomi ke depan. Selaras dengan transformasi digital yang digagas oleh Presiden dan BI pada 2019 memulai transformasi digital pada sistem pembayaran dengan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang sekarang telah mengalami kemajuan yang luar biasa dengan inisiatif-inisiatif. 

Baca juga : Di Masa Pandemi, Pisang Dan Pepaya Bagus Untuk Tingkatkan Kekebalan Imun Tubuh

inisiatif-inisiatif itu adalah pertama, QRIS, yang telah mencapai lebih dari 5 juta merchant di seluruh Indonesia. Kedua, mendorong digitalisasi perbankan dan interlink dengan fintech melalui standarisasi API. Ketiga, BI-FAST yang mendukung infrastruktur SP ritel yang real-time, 24/7, dan efisien. Dan, keempat reformasi pengaturan pembayaran digital. Digitalisasi sistem pembayaran berperan sangat penting untuk mendukung transformasi digital ekonomi dan keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, digitalisasi Sektor Jasa Keuangan harus didukung dengan iklim regulasi yang memadai untuk menghindari regulatory arbitrage dan praktik moral hazard serta tetap melindungi kepentingan konsumen, namun tetap kondusif mendukung inovasi. Sehingga ke depannya penting untuk disiapkan percepatan penerbitan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Selain itu, kata Wimboh, melakukan enhancement ketentuan dengan prinsip Same Business-Same Risks-Same Rules, memperkuat pengawasan berbasis teknologi (Suptech) bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Perusahaan Fintech, melakukan enhancement regulatory sandbox dan mengoptimalkan peran SRO seperti AFTECH dan AFPI dalam pelaksanaan pengawasan market conduct.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, IFS 2020 merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pelaku industri fintech dan regulator untuk bersama-sama saling mendukung, mengedukasi dan meliterasi keuangan digital kepada masyarakat. Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang ekonomi digital, namun potensi ini tidak akan menjadi sesuatu yang konkrit apabila kita tidak membangun submission dan necessary condition. 

Baca juga : Taliban Minta Biden Tetap Tarik Pasukan AS Dari Afghanistan

“Hal ini berarti kita perlu memiliki infrastruktur yang memungkinkan untuk seluruh masyarakat agar tidak mengalami ketertinggalan. Berdasarkan riset dari World Economic Forum, potensi kita berada pada empat kunci, yakni infrastruktur, SDM, institusi, dan regulasi.”

Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Niki Luhur mengatakan, Fintech dinilai mampu mendukung pemulihan ekonomi khususnya selama diberlakukannya pembatasan sosial skala besar (PSBB) berkat kontribusinya bagi individu dan UMKM untuk bertransaksi.

“Fintech memegang peranan yang penting saat ini, bahkan AFTECH mencatat sebanyak 55 inisiatif dari 52 perusahaan fintech menyasar masyarakat sebesar 47,3 persen, UMKM sebesar 45,4 persen, pemerintah 5,5 persen, dan 1,8 persen lainnya guna mengurangi dampak ekonomi Covid-19,” jelas Niki Luhur. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.