Proyek Bendungan Semantok Jawa Timur Alami Kendala

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) bidang Investasi dan Infrastruktur, Sukriansyah S Latief melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan bendungan di Jawa Timur (Jatim). 

Sukriansyah bersama rombongan datang untuk mengetahui progres dan kendala proyek pembangunan bendungan Semantok.

Dalam kunjungannya,  Sukriansyah menemukan beberapa kendala terutama dalam konstruksi bendungan, seperti Paket I dan paket II mengalami hambatan penyelesaian konstruksi sampai 100 persen. 

“Ini disebabkan kekurangan anggaran. Di mana anggaran yang direncanakan diawal kontrak tidak sesuai dalam pelaksanaan setelah berjalan dikarenakan banyak perubahan desain,” ujar Sukriansyah. 

Baca juga : Berkunjung Ke Bendungan Semantok, Stafsus Wapres Cari Solusi Kendala Penyelesaian Proyek

Karena kendala ini, kata Sukriansyah, maka penyelesaian pelaksanaan paket I dan II ini dibutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar yakni Rp 700.000.000.000,- yang saat ini sedang dalam usulan ke Kementerian PUPR. 

Ia juga akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam review anggaran tersebut. Penyebab hambatan tersebut dikarenakan adanya kesalahan perencanaan diawal sehingga pada saat pelaksanaan banyak perubahan desain dilapangan.

Karena itu, mantan Calon Wali Kota Makassar ini menekankan bahwa pekerjaan kontruksi bendungan Semantok harus segera didorong dalam penambahan anggaran.

“Dari sudut hukum harus melibatkan BPKP dan kejaksaan agar tidak ada temuan kemudian hari”, tambahnya. 

Baca juga : Muhammadiyah: Jangan Telantarkan Sila Kelima Pancasila

Sementara itu, untuk progres pembebasan lahan Bendungan Semantok Nganjuk, dari hasil pemaparan dan kunjungan kerja ke lokasi proyek bendungan ditemukan beberapa masalah, seperti Pengadaan Tanah seluas 674.38 Ha. Di mana ada sebagian tanah masyarakat sebanyak 258 bidang.

Dari 258 bidang, sampai saat ini hanya 15 bidang yang menolak hasil appraisal,  sementara sisanya 243 bidang menolak hasil appraisal. Adapun alasan penolakan tersebut dikarenakan kesalahan yang dilakukan apraisal dalam menghitung kerugian tanah, rumah dan atasan yang berdiri dilahan masyarakat. 

“Dana untuk pembayaran tersebut saat ini sudah disiapkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ,” jelasnya.

Untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah tersebut, saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Agar tidak terjadi temuan terhadap perbedaan harga dalam pengadaan tanah tersebut, Kementerian PUPR bidang Balai Sumber Daya Air mengajukan ke Kanwil dan Badan Pertanahan Nasional  nganjuk bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera melakukan evaluasi ulang harga appraisal.

Baca juga : Qumii Mansur Terbitkan Buku Finding Myself

“Apabila tidak segera diproses evaluasi ulang harga appraisal, maka dampak penyelesaian bendungan semantok akan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan dikawatirkan menimbulkan gejolak sosial atas keterlambatan pembayaran tanah masyarakat yang sudah dipakai oleh proyek bendungan semantok”, ujarnya 

Sukriansyah mengatakan, persoalan pengadaan ini menjadi masalah karena kesalahan dari appraisal.“Untuk mempercepat hasil ulang appraisail, maka perlu dorongan dan bantuan agar kementerian ATR segera mendorong Kanwil dan BPN nganjuk bersama KJPP segera melakukan evaluasi ulang harga appraisal”, pungkasnya 

Diketahui, Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) bidang Investasi dan Infrastruktur, Sukriansyah S Latief melakukan kunjungan kerja ke proyek pembangunan bendungan di Jawa Timur, pada Rabu sampai Jumat (2-4/12) [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.